Suryamedia.id – Ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) bakal diambil alih oleh PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI. Pengalihan tersebut bertujuan untuk penguatan pengawasan, termasuk mencegah praktik under invoicing yang dianggap merugikan negara.
Hal ini disampaikan oleh Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria. Pihaknya juga menegaskan bahwa pembentukan DSI tidak akan berperan sebagai perantara atau ‘calo’ ekspor yang membeli komoditas dari perusahaan lalu menjualnya kembali ke pasar internasional.
“Kita hanya memastikan, tujuan kita sebenarnya ‘eh, lu jualnya dengan harga yang bener dong’, tujuan kita kan itu sebenarnya. Bukan mengambil barang mereka dan menjadi calo yang kemudian menjual,” kata Dony, dikutip CNN Indonesia.
“Yang penting tujuannya adalah bahwa tidak boleh terjadi transfer pricing, tidak boleh terjadi under invoicing. Lalu bagaimana pemerintah me-monitor ini? Dibentuklah DSI,” jelasnya lebih lanjut.
Kebijakan ekspor komoditas SDA satu pintu ini sedang berlangsung sejak 1 Juni hingga 31 Desember 2026. Menurutnya, pengawasan transfer pricing dan under invoicing akan menjadi fokus utama DSI selama masa transisi.
Ia menjelaskan, seluruh aktivitas ekspor wajib dilaporkan kepada DSI melalui sistem layanan ekspor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. Selanjutnya, pemerintah akan melakukan evaluasi setelah tiga bulan pelaksanaan.
Terkait kebijakan ini, pemerintah tetap menghormati kontrak-kontrak ekspor dan tidak memiliki tujuan untuk mengganggu aktivitas bisnis maupun perdagangan komoditas. Harapannya, hal ini dapat meningkatkan penerimaan negara, sekaligus memperkuat kepercayaan investor.
“Jadi nggak usah khawatir. Tidak ada keinginan pemerintah untuk menghancurkan sistem pendapatan kita. Justru kita ingin pendapatan kita jadi lebih besar. Dan apa impact-nya untuk para pemegang di bursa? Dengan kita kontrol, seharusnya teman-teman di bursa menjadi lebih confidence lagi,” pungkasnya. (*)
