Suryamedia.id – Majelis Ulama Indonesia (MUI) minta Pemerintah RI mengkaji ulang rencana pengiriman pasukan TNI ke jalur Gaza, Palestina. Pasalnya, keputusan ini bisa menimbulkan risiko politik dan moral yang besar, sehingga perlu dipertimbangkan dengan matang.
Pengiriman TNI ke Gaza merupakan bagian dari komitmen setelah Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP). Kendati demikian, MUI menilai belum ada kejelasan mengenai kerangka misi perdamaian tersebut.
“Karena itu, Indonesia harus berhati-hati jika memang benar-benar akan mengirimkan tentara ke Gaza,” ujar Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim, Rabu (11/2/2026), dikutip CNN Indonesia.
Abdul Hakim melanjutkan, sudah sejak lama Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina dari kolonialisme Israel. Sehingga, pihaknya tidak ingin Indonesia masuk dalam agenda Presiden AS, Donald Trump lewat Dewan Perdamaian (Board of Peace).
Menurutnya, kedudukan Dewan Perdamaian (Board of Peace) tersebut belum jelas, apakah dilakukan di bawah mandat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seperti UNIFIL di Lebanon atau UNDOF di Golan.
“Misi perdamaian dalam perspektif ISF sangat berbahaya. Sepanjang yang saya ketahui, ISF belum menjadi entitas resmi tunggal, seperti UNIFIL (Lebanon) atau UNDOF (Golan) yang jelas di bawah mandat DK PBB,” tegas dia.
“Jangan sampai terperangkap atau terjebak dengan agenda hegemonik Amerika dan Israel yaitu menundukkan Gaza/Palestina,” lanjut dia.
Ia melanjutkan, rencana ini bisa membawa agenda tersembunyi yang tidak sejalan dengan misi perdamaian jangka panjang. Terlebih, pasukan TNI dibawah ISF berfokus pada demiliterisasi Gaza, terutama pelucutan senjata Hamas yang dinilai bukan solusi yang adil untuk Palestina.
“Hemat saya, ISF bukan instrumen perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Padahal yang selama ini Indonesia perjuangkan adalah kemerdekaan Palestina dan menghapuskan penjajahan di muka bumi ini, termasuk penjajah Israel,” ujarnya. (*)
