Suryamedia.id – Tingginya biaya saat masa kampanye Pilkada disebut jadi salah satu alasan kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi. Sementara, penghasilan kepala daerah dinilai tidak menutup biaya tersebut
Hal ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam merespon maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang menyasar sejumlah kepala daerah di Indonesia baru-baru ini.
“Mereka harus nyiapkan yang resmi saja, nyiapkan tim sukses, menyiapkan apa namanya tuh kampanye. Biayanya tinggi. Ini salah satu, salah satu akar masalah,” kata Tito, Kamis (16/7/2026), dikutip CNN Indonesia.
“Dia mengeluarkan biaya, sementara take home pay-nya mereka, pendapatan mereka itu mungkin enggak bisa nutupin, akhirnya cari peluang. Ini sistem atau lingkungan yang membuat mereka akhirnya mencari dengan jalan tidak benar,” lanjut dia.
Faktor lainnya, Tito menyebutkan bahwa niat korupsi dipicu karena kurangnya integritas, sehingga timbul keinginan untuk mendapatkan kekayaan lebih dengan menjabat sebagai kepala daerah.
“Bisa juga dikarenakan faktor perorangan. Udah cukup tapi kemudian pengen lebih, dan sekali lagi kepala daerah ini kan dipilih rakyat ya, sepanjang dia populer disukai ya kemudian terpilih. Kita enggak bisa menjamin integritasnya seperti apa,” ujarnya.
Sementara itu, Kemendagri berupaya terus melakukan pengawasan dan membuat sistem yang dinilai efektif untuk mencegah korupsi. Tugas ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan KPK dan Kejagung.
“Tapi semua sistem ini kan bisa saja nanti diakalin di lapangan. Ada gratifikasi dan lain-lain. Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah. Dan mereka bukan anak kecil ya. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasin 24 jam 7 hari seminggu kita pelototin enggak mungkin ya,” ujarnya. (*)
