Suryamedia.id – Heboh pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto tentang orang desa tidak bertransaksi menggunakan dolar di tengah melemahnya nilai tukar rupiah. Pernyataan tersebut mengundang kritik dari publik, bahkan viral di media sosial.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai bahwa presiden menyebutkan hal itu hanya semata-mata untuk menghibur rakyat. Pihaknya juga menepis jika APBN sedang bermasalah.
“Untuk menghibur rakyat aja di situ. Saya lihat konteksnya di perdesaan waktu kemarin itu, nggak apa-apa ngomong begitu,” kata Purbaya, Senin (18/6/2026), dikutip CNN Indonesia.
Menurutnya, dari sisi fundamental, ekonomi Indonesia dalam kondisi baik-baik saja, termasuk dari sisi fiskal dan pengelolaan APBN. Purbaya juga mengklarifikasi bahwa pertumbuhan ekonomi tidak ditopang oleh belanja negara saja.
“Fundamental ekonomi kita bagus, fiskal kita bagus. Besok saya akan jumpa pers masalah APBN. APBN kita yang sebagian majalah ekonomi bilang berantakan. Enggak, kita bagus sekali. Dan mereka nggak ngerti apa yang kita kerjakan,” katanya.
“Strategi kita bukan hanya belanja pemerintah, tapi kita juga mengaktifkan sektor swasta. Makanya pertumbuhan ekonomi bisa 5,6 (persen) triwulan pertama karena swasta juga mulai bergerak, bukan hanya government saja,” lanjut dia.
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, mengatakan mungkin benar jika pernyataan tersebut untuk menenangkan psikologi publik. Pasalnya, kepanikan dapat memperburuk tekanan nilai tukar.
Meski demikian, permasalahan tersebut tidak bisa disederhanakan. Dampak dolar terhadap rupiah bisa dirasakan oleh masyarakat desa secara tidak langsung.
“Masyarakat desa memang tidak memakai dolar di pasar, warung, sawah, atau kandang ternak. Meski begitu, mereka tetap hidup dalam sistem harga nasional yang sangat dipengaruhi dolar,” kata dia, Minggu (17/5/2026), dikutip Tempo.
Jika mata uang RI melemah, biaya impor minyak dan gas (migas), pupuk, pakan ternak, pestisida, obat-obatan, alat pertanian, plastik kemasan, dan barang konsumsi impor ikut naik. Kenaikan biaya ini bergerak melalui rantai distribusi, berdampak pada kenaikan harga secara keseluruhan.
“Karena itu, desa tidak perlu membayar dengan dolar untuk merasakan dampak dolar,” ucapnya. (*)
