Suryamedia.id – Sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) terancam pemecatan buntut ketidaksesuaian antara laporan irigasi dengan kondisi sawah.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU) Dody Hanggodo. Keputusan tersebut diambil usai dilakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah desa di Jawa Barat.
Sebelumnya, sidak dilakukan di Desa Karangharja di Kabupaten Bekasi, Desa Sukatani di Kabupaten Karawang, dan Desa Kedongdong di Kabupaten Cirebon, pada Sabtu (26/9/2026). Menurut pemeriksaan, para pejabat tersebut memberikan laporan tidak akurat dengan realita di lapangan.
Adapun beberapa pejabat yang akan dicopot di antaranya, Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan (BOP) SDA beserta sejumlah pejabat teknis di tingkat daerah, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Kepala Satuan Kerja (Kasatker).
“Pasti direktur Unit Pengelola Irigasi (BOP) saya copot, enggak mungkin enggak. Kepala Balai juga saya copot. Kasatker dan PPK saya copot, udah pasti itu,” tegas Dody dari tim Kementerian PU, dikutip CNN Indonesia.
Sebagai tindak lanjut, pihaknya menandatangani Surat Keputusan (SK) Pencopotan beberapa pejabat tersebut pada hari ini (28/9/2026). Dengan demikian, secara resmi, surat itu berlaku paling lambat Selasa (29/9/2026) atau Rabu (30/9/2026).
Menurut laporan internal yang diterimanya, dashboard pemantauan kondisi irigasi nasional menampilkan status aman atau berindikator hijau. Ditjen SDA juga melaporkan bahwa sistem irigasi telah berhasil mengairi tambahan 73 ribu hektare sawah untuk mencegah puso.
Faktanya, ketika meninjau langsung ke lapangan, media massa terkait memberitakan kekeringan di beberapa daerah.
“Demi Allah enggak ada yang merah (di data dashboard). Bahkan saya tanya terakhir kemarin, sebelum jalan, Gimana Pak Dirjen?’, (dijawab) ‘Kita sudah bisa mengairi 73 ribu hektare sawah tambahan. Kalau tidak kita airi, akan puso, Pak.’ Tapi buktinya, ada 1.000 hektare masih kering, 400 hektare juga masih kering,” ungkapnya, ketus.
“Dipikirnya dari Sabang sampai Merauke terlalu besar coverage-nya, sehingga seorang Menteri atau Dirjen nggak akan turun ke daerah untuk ngecek satu-satu. Tapi mereka salah, saya bukan tipe orang yang suka berada di meja,” tutur dia lagi.
Menurutnya, penanganan masalah kekeringan tidak membutuhkan cara yang kompleks. Pasokan air sungai di beberapa titik juga masih tersedia, dan beberapa lahan bisa diselamatkan dengan menarik pompa listrik, serta menambah pipa PVC menuju saluran sekunder buatan.
“Ini bukan masalah yang complicated. Masalahnya mau dikerjakan atau tidak. Mau tidak teman-teman PPK, Kasatker, Kepala Balai turun melihat masalah dengan petani,” pungkasnya. (*)
