Suryamedia.id – Pemerintah RI bakal tinjau kembali alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen. Adapun total anggaran sekitar Rp824 triliun per tahun, baik yang tersebar di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara baru-baru ini. Ia mengatakan, peninjauan kembali anggaran pendidikan dilakukan untuk mengetahui output atas dana yang telah digelontorkan.
“Uang Rp824 triliun satu tahun, tahun depan, itu bukan uang yang kecil. Bagaimana mendapatkan manfaat yang maksimal dari situ?” ujar Suahasil, Kamis (24/9/2026), dikutip CNN Indonesia.
“Ini yang kita lihat, desainnya seperti apa? Lalu output dari pendidikan kita, terutama setelah kita menjalankan anggaran pendidikan 20 persen, itu seperti apa output yang kita dapat sekarang?” lanjut dia.
Evaluasi terkait output mencakup angka partisipasi pendidikan hingga hasil Programme for International Student Assessment (PISA). PISA merupakan program penilaian skala internasional yang mengukur kemampuan akademik siswa berusia 15 tahun.
“Kita tahu output kita, angka partisipasi kasar sekian, angka partisipasi murni sekian, PISA skor kita sekian, dan seterusnya. Jadi arahan dari Bapak Presiden adalah untuk membuat grand design,” ujarnya.
Sementara, pemerintah juga akan melihat secara menyeluruh penggunaan anggaran pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Serta, program-program pendidikan, seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, sekolah terintegrasi hingga LPDP.
“Arahan dari Bapak Presiden untuk melihat lagi secara komplit, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, lalu ekosistem yang kita miliki sekarang, ada Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, sekolah terintegrasi, lalu kemudian ada LPDP, ada ekosistem yang luar biasa,” jelas Suahasil.
Sementara, terkait rencana biaya pendidikan gratis, mulai dari sekolah hingga perguruan tinggi negeri, pemerintah masih menyusun desain besar (grand design). Meski demikian, pihaknya belum menentukan anggarannya.
“Kita sedang kerjakan, dan pasti akan kita sampaikan ke masyarakat,” ujarnya.
Diketahui, anggaran pendidikan di pemerintah pusat saat ini dialokasikan ke sejumlah kementerian, mulai dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, hingga Kementerian Agama. (*)
