Suryamedia.id – Langkah awal swasembada bawang putih diperkirakan membutuhkan anggaran setidaknya Rp375 miliar. Dana tersebut mencakup penyediaan dan pembibitan bawang putih di lahan seluas 5 ribu hektare (ha) selama tahun 2026 ini.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono. Program swasembada bawang putih ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan impor yang saat ini masih melebihi 90 persen dari kebutuhan nasional.
“Keinginan Presiden (Prabowo Subianto) adalah bagaimana bawang putih sebagai barang pokok penting ini bisa swasembada,” ujar Sudaryono, Rabu (17/6/2026), dikutip CNN Indonesia.
Terkait penentuan komoditas yang ingin diswasembadakan, bawang putih dinilai lebih realistis karena kebutuhan lahan relatif lebih kecil. Menurutnya, pemerintah memerlukan sekitar 100 ribu ha lahan tanam untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Sementara itu, Wamentan menyebutkan tantangan utama terkait program ini, yakni penyediaan bibit dalam jumlah besar dan kondisi iklim Indonesia. Ia menyebut, bawang putih tak bisa ditanam di sembarang wilayah.
Bawang putih membutuhkan kawasan dataran tinggi, seperti Sembalun di Nusa Tenggara Barat, Temanggung di Jawa Tengah, dan Humbang Hasundutan di Sumatera Utara. Ketiga kawasan tersebut selama ini menjadi sentra pengembangan bawang putih nasional.
Selain itu, penyediaan bibit tidak bisa sepenuhnya mengandalkan impor karena harus melalui proses adaptasi agar sesuai dengan kondisi di dalam negeri. Pihaknya saat ini tengah memperkuat sistem penangkaran bibit oleh petani
Skemanya, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementan akan menyalurkan bantuan bibit untuk dikembangkan menjadi bibit baru. Setelah panen, petani wajib mengembalikan bibit sebanyak 1,5 kali dari jumlah yang diterima, sementara sisanya dapat dijual secara bebas.
“Pemerintah memberikan bridging bibitnya. Jadi petani dikasih bibit, kemudian setelah panen dikembalikan satu setengah kali dan sisanya boleh dijual,” kata Sudaryono.
Biaya pembibitan bawang putih dinilai tinggi, karena untuk satu hektare lahan membutuhkan biaya produksi sekitar Rp120 juta, dengan komponen bibit mencapai sekitar Rp75 juta. Dengan demikian, kebutuhan anggaran untuk program pembibitan 5.000 ha mencapai sekitar Rp375 miliar.
“Mulai dari tahun ini. APBN untuk 5.000 hektare. BUMN dan swasta diharapkan 20 ribu hektare karena kita mengarah ke 100 ribu hektare,” ujar Sudaryono.
Pemerintah memperkirakan itu tersebut mulai menunjukkan hasil dalam tiga hingga empat tahun ke depan.
“Kita harapkan dalam tiga-empat tahun konsumsi yang selama ini dipenuhi impor akan berangsur-angsur berkurang. Syukur-syukur sudah nol dan kita bisa swasembada,” ujar Sudaryono. (*)
