Suryamedia.id – Heboh temuan bangunan menyerupai klaster apartemen di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini cukup menuai kontroversi lantaran ada dugaan ruangan itu dihuni warga binaan.
Keberadaan ruangan mewah tersebut diketahui dari inspeksi mendadak (sidak) Ombudsman Republik Indonesia pada Rabu (23/9/2026). Menurut informasi, bangunan tersebut terpisah dari blok hunian warga binaan umum.
“Di dekat rumah itu lah berdiri beberapa rumah petak kayak vila mini, fasilitas lengkap dan juga dihuni warga binaan,” kata Anggota Ombudsman RI Syafrida Rachmawati Rasahan, Kamis (24/9/2026), dikutip MetroTV News.
Pihaknya menemukan bangunan-bangunan dengan fasilitas seperti ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, kulkas, hingga perlengkapan rumah tangga. Menurut keterangan penghuni bangunan itu, warga binaan harus membayar untuk mendapat fasilitas itu.
“Dia ngaku warga binaan, dia berbayar, mengeluarkan uang,” ujar Syafrida.
Tak hanya bangunan tempat tinggal, Ombudsman juga menemukan alat kebugaran, simulator golf, serta area parkir kendaraan. Parahnya, petugas juga menemukan minuman beralkohol di salah satu fasilitas tersebut.
Menanggapi temuan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat (Kakanwil Ditjenpas Jabar) Yudi Suseno menyebut bangunan itu merupakan rumah dinas para pejabat di Lapas Kelas IIA Cibinong.
“Lokasi yang dimaksud oleh Tim Ombudsman adalah lokasi asimilasi, yang dulu namanya SAE, Sarana Asimilasi dan Edukasi. Di sana terdapat beberapa rumah dinas jabatan. Jadi rumah yang didatangi oleh Tim Ombudsman adalah rumah-rumah dinas jabatan yang memiliki SK Rumah Jabatan,” kata Yudi, Kamis (24/9/2026), dikutip Detik.
Pihaknya mengaku masih mendalami sidak di Lapas Cipinang kemarin. Jika ditemukan pelanggaran, maka akan dilakukan penindakan sesuai aturan.
“Adapun jika di area asimilasi tersebut terdapat hal-hal yang tidak semestinya, ini sedang kami dalami oleh tim. Komitmen pimpinan, kami akan lakukan pemeriksaan dan akan kami tindak sesuai aturan secara proporsional,” tegasnya. (*)
