Suryamedia.id – Sejumlah warga di beberapa daerah Indonesia melaporkan tingkat desil yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal ini menjadi polemik lantaran dinilai akan memengaruhi penerimaan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.
Terkait permasalahan tersebut, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, mengatakan bahwa masyarakat dapat melakukan pemutakhiran data jika mendapati tingkat desil tidak sesuai.
“Jadi kami mohon masyarakat ya, kalau misalnya menemukan penerima manfaat atau masyarakat yang tidak layak menerima atau masyarakat yang memang sesungguhnya layak menerima tapi malah dia exclude, itu bisa kita perbaiki segera,” kata Gus Ipul, Selasa (1/9/2026), dikutip Detik.
Menurutnya, ada beberapa cara yang bisa dilakukan, baik melalui jalur formal maupun partisipatif. Untuk jalur formal, masyarakat dapat menyampaikan ke tingkat RT/RW, kemudian diteruskan ke kelurahan atau desa dan Dinas Sosial melalui aplikasi SIKS-NG.
Jalur partisipatif bisa menggunakan aplikasi Cek Bansos, Call Center dan WhatsApp Center. Kedua jalur tersebut diharapkan bisa memudahkan masyarakat untuk melakukan penyesuaian data, terutama terkait kemampuan finansial.
“Salurannya kita buka lewat WA, kita buka lewat command center, kita buka lewat aplikasi Cek Bansos, kita buka lewat desa-desa dengan aplikasi SIKS-NG, di sana ada operator data desa, dan sekarang ada sekali lagi digitalisasi Bansos,” ujarnya.
Pemutakhiran data diperlukan karena kondisi masyarakat terus berubah, seperti kelahiran maupun kematian, pindah tempat tinggal, menikah, hingga mengalami perubahan kondisi ekonomi. Dengan perubahan sesuai kondisi yang ada, penyaluran bantuan pemerintah bisa tetap sasaran.
“Jadi kalau ada keluhan, setiap ada fakta-fakta yang ada di lapangan, kita segera tindaklanjuti, kita segera mutakhirkan,” imbuhnya.
Saat ini, pengelolaan DTSEN dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sementara Kemensos bersama pemerintah daerah turut membantu proses pemutakhiran, serta melakukan penyaluran bansos kepada penerima manfaat. (*)
