Suryamedia.id – Heboh kabar alokasi anggaran senilai Rp103 miliar hanya untuk membuat program siniar (podcast) Kementerian Koperasi (Kemenkop). Hal tersebut sempat menjadi sorotan Anggota DPR RI Komisi VI DPR RI beberapa waktu lalu.
Mengenai hal itu, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono langsung mengklarifikasi bahwa anggaran itu tidak semata-mata untuk program podcast, melainkan kebutuhan Humas, IT, hingga publikasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Komunikasi publik bukan hanya mengenai podcast. Podcast merupakan salah satu kanal komunikasi,” terang Ferry, dikutip CNN Indonesia.
“Ada fungsi humas, tata usaha, teknologi informasi, infrastruktur, dokumentasi, publikasi, dan berbagai dukungan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas kementerian,” lanjut dia.
Menurutnya, publikasi penting dilakukan untuk menyampaikan program-program pemerintah agar mudah dipahami dan mampu menjangkau masyarakat lebih luas. Maka dari itu, media komunikasi publik harus dikelola secara profesional.
“Ilmu komunikasi memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan dan program pemerintah dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat. Karena itu, komunikasi publik perlu dikelola secara profesional sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pemerintahan,” ujar Ferry.
Sebelumnya, Kemenkop mengajukan tambahan anggaran pada rapat kerja bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat pada Selasa (1/9/2026) sebesar Rp 4,53 triliun untuk 2027. Tambahan anggaran untuk memperkuat pelaksanaan program perkoperasian.
Anggaran ke depannya diarahkan secara spesifik untuk memperkuat koperasi, baik eksisting maupun KDKMP, melalui pelatihan, pembinaan, pengawasan, serta tenaga pendamping yang profesional dan berbasis kinerja.
“Kami mengajukan tambahan anggaran karena Kementerian Koperasi punya tanggung jawab melakukan monitoring dan pembinaan terhadap koperasi eksisting dan KDKMP,” kata Ferry. (*)
