Suryamedia.id – Ratusan mahasiswa turun ke jalan untuk berdemonstrasi di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada hari ini, Jumat (12/6/2026). Mereka melakukan unjuk rasa untuk menyuarakan sejumlah tuntutan, termasuk penyetopan program MBG.
Mahasiswa yang mayoritas berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) tampak melakukan long march atau berjalan kaki ke lokasi. Aksi tersebut dilakukan lantaran bus yang mereka tumpangi dihadang oleh aparat kepolisian. di kawasan Semanggi.
Berdasarkan video yang beredar di media sosial, tampak sejumlah bus yang mengangkut mahasiswa berjas kuning berhenti di jalan. Beberapa mahasiswa sempat turun dan debat dengan polisi terkait aksi di Bundaran HI.
Salah satu mahasiswa UI bernama Diallo menuturkan, polisi sempat mencoba mengalihkan titik unjuk rasa dari yang semula di Bundaran HI ke depan Gedung DPR. Ia menyebut ada sekitar 400-500 orang yang tertahan di kawasan Semanggi.
“Memang dipaksa, secara pemaksaan untuk aksi itu di depan DPR,” ucap Diallo, dikutip Tempo.
“Totalnya ada sekitar 420 sampai 500 orang (tertahan),” lanjut dia.
Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum atau BEM FH UI, Anandaku Dimas Rumi, membenarkan bahwa kendaraan mereka dihadang oleh polisi tanpa alasan jelas. Hal itu terpaksa membuat rombongan mahasiswa berjalan kaki.
“Mereka cuma ketawa saja saat kami minta dibukakan jalan,” ucap Dimas.
Sebelumnya, Kepala Bagian Perencanaan (Kabag Ren) Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Adri Desas Furyanto mempersilahkan dirinya ditabrak jika mahasiswa tetap ingin meneruskan perjalanan ke Bundaran HI.
“Kalau memaksakan kehendak, silakan tabrak kami. Kalau kalian ke titik sini, tidak akan dihalangi,” katanya, dikutip CNN Indonesia.
Akhirnya, mahasiswa pun memutuskan turun dari kendaraan dan berjalan kaki ke Bundaran HI, yang jaraknya sekitar 6,5 kilometer.
Diketahui, mahasiswa membawa lima tuntutan terhadap pemerintah RI. Di antaranya, pertama, meminta pemerintah menghentikan pemborosan APBN. Kedua, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
Ketiga, hentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Keempat, hentikan militerisme sipil, dan kelima, menuntut Presiden Prabowo Subianto berhenti mengelak dan mengakui kesalahan. (*)
