Suryamedia.id – Rencana pembangunan ulang pondok pesantren (Ponpes) Al Khoziny Sidoarjo dengan APBN jadi sorotan masyarakat. Sebelumnya, insiden robohnya gedung di kawasan Ponpes tersebut menyebabkan puluhan santri meninggal dan ratusan lainnya luka-luka.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya meminta pemerintah mengkaji ulang rencana tersebut. Ia berpesan, setiap alokasi dana dari APBN harus dipertimbangkan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
“Terkait wacana penggunaan APBN untuk membangun ulang ponpes, hal ini belum menjadi keputusan final ya, dan saya rasa masih harus dikaji secara hati-hati,” ujar Atalia, Jumat (10/10/2025), dikutip Kompas.
Ia juga mengingatkan, jangan sampai rencana pembangunan Ponpes yang roboh tersebut menimbulkan kecemburuan sosial. Terlebih, ada dugaan insiden tersebut disebabkan oleh konstruksi bangunan yang tidak sesuai standar, bahkan tidak berizin.
“Jadi usulan penggunaan APBN ini harus dikaji ulang dengan sangat serius, sambil memastikan proses hukum berjalan dan kebijakan ke depan lebih adil, lebih transparan, dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial,” imbuh dia.
“Jangan sampai muncul kesan bahwa lembaga yang lalai justru dibantu, sementara banyak sekolah, rumah ibadah, atau masyarakat lain yang mengalami musibah tidak mendapatkan perlakuan yang sama,” lanjutnya.
Menurutnya, saat ini, akan lebih bijaksana jika pemerintah lebih fokus pada penegakkan hukum terkait insiden yang menyebabkan puluhan korban jiwa, serta penanganan pasca peristiwa.
“Pertama, proses hukum harus ditegakkan dengan serius. Kalau memang ada unsur kelalaian, harus ada pihak yang bertanggung jawab. Keadilan bagi korban lebih utama,” kata Atalia.
Pemerintah berencana membantu perbaikan gedung Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny yang ambruk pada 29 September 2025. Ada kemungkinan, perbaikan dilakukan dengan dukungan dana APBN.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan pihaknya menyebutkan memiliki sejumlah anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung perbaikan Ponpes tersebut. Salah satunya adalah dana pendidikan yang juga digunakan untuk revitalisasi sekolah.
“Kita kan punya dana pendidikan, di PU ada dana pendidikan di Ditjen Perencanaan Strategis. Itu bisa untuk pendidikan Islam dan non-Islam. Yang Islam itu nanti bisa untuk ponpes atau tempat lain,” jelasnya, Jumat (10/10/2025), dikutip Detik.
Ia juga sempat menyampaikan sumber pendanaan pembangunan Ponpes, yakni berasal dari APBN, meski tidak menutup kemungkinan dari pihak swasta.
“Insyaallah dari APBN ya. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ada bantuan dari swasta, kita pasti bantu. Cuma sementara waktu dari APBN,” ungkap Dody, Selasa (7/10/2025). (*)
