Suryamedia.id – Anggaran pengangkatan guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu mencapai Rp 23 triliun. Jumlah tersebut telah disepakati oleh anggota DPR RI.
“Anggarannya sudah kami sepakati, 23 triliun untuk peralihan ini,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani baru-baru ini.
Ia meminta agar anggaran tersebut digunakan sebagai mungkin untuk kesejahteraan tenaga pendidik. Selain itu, proses peralihan status di tingkat birokrasi diharapkan tidak berlarut-larut karena para guru juga membutuhkan kepastian.
“Karena guru-guru kita hari ini memang membutuhkan kepastian,” ujarnya.
Pelaksanaan petunjuk (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) harus segera dikeluarkan dalam waktu dekat. Sampai sekarang, pihaknya memang belum menerima petunjuk terkait pengangkatan guru PPPK paruh waktu jadi penuh waktu.
“Sampai dengan hari ini juklak juknisnya belum kami terima,” kata Lalu.
“Ini juga harus segera dikeluarkan agar guru-guru kita menyiapkan segala persyaratan administrasi yang dibutuhkan,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan pemerintah akan mengangkat status pegawai PPPK (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu mulai tanggal 1 Januari 2027.
Peralihan ASN paruh waktu menjadi penuh waktu tidak hanya untuk profesi guru, melainkan untuk lintas profesi lainnya.
“Kemudian Satpol PP, kemudian tenaga kesehatan atau tenaga medis, kemudian tenaga teknis atau tenaga pelayanan ya, atau tenaga pelaksana lain. Nah itu secara apa namanya, status akan ditingkatkan dari paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu,” ucap Prasetyo. (*)
