Suryamedia.id – Gibran Rakabuming Raka serahkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden (Wapres). Surat tersebut sudah diserahkan dan diterima oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Dengan berat hati saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil,” ujar Prabowo, Kamis (12/11/2026), dilansir Detik.
Pihaknya menghormati keputusan Gibran dan menyebut anak sulung Presiden ke-7 Joko Widodo tersebut menunjukkan sikap yang bertanggung jawab. Dengan demikian, Gibran telah resmi mengajukan pengunduran dirinya.
“Bagi saya beliau telah menunjukkan sikap yang kesatria penuh tanggung jawab dan menunjukkan sikap negarawan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ketua MPR Ahmad Muzani mengonfirmasi posisi wakil presiden (Wapres) kosong mulai hari ini dengan pengunduran diri Gibran. Pihaknya juga akan melakukan pengisian jabatan paling lama 60 hari.
“Sejak Pak Gibran menyatakan mundur, (jabatan Wapres) kosong,” kata Muzani.
“MPR segera melakukan langkah-langkah secepatnya untuk mengisi jabatan itu, MPR punya waktu selambat-lambatnya 60 hari,” ujarnya lagi.
Niat pengunduran diri Gibran sebelumnya disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada Selasa (10/11/2026). Ia menyebutkan, pertemuan antara Presiden Prabowo dan Wapres Gibran tersebut berlangsung hingga 2,5 jam.
“Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden,” kata Prasetyo, Selasa (10/11/2026), dikutip CNN Indonesia.
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” lanjut Pras.
Setelah melakukan pertemuan tersebut, Presiden Prabowo tidak menyampaikan penolakan akan niat tersebut. Selain itu, Wapres Gibran juga meminta diberikan waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen mengenai ijazah lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” terang Pras.
“Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN,” lanjut dia. (*)
