Suryamedia.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI tegaskan pemerintah masih punya anggaran cukup untuk program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS Kesehatan.
Hal ini dikatakan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Selain itu, pihaknya juga membantah akan mengurangi jumlah anggaran atau memperlambat pencairan dana karena keterbatasan kas negara
“Jadi tadi Menteri Kesehatan (Menkes) klaim katanya uangnya lambat gara-gara mereka curiga saya nggak punya uang. Uang saya banyak, tahun lalu aja Rp 270 triliun nggak bisa dipakai itu, tapi di luar anggaran ya,” kata Purbaya saat rapat bersama pimpinan DPR di kompleks parlemen, Senin (9/2/2026), dikutip CNN Indonesia.
“Jadi kalau dalam cash, isu cash nggak ada masalah. Anda minta, saya kasih. Kami siap mendukung program ini dengan sepenuh hati asal clear, jangan sampai saya bayar terus nggak jelas uangnya dipakai apa,” lanjut dia.
Purbaya menjelaskan, Kemenkeu mengalokasikan Rp56 triliun lebih untuk alokasi program PBI JK tahun 2026. Di antara jumlah tersebut, Rp46 triliun sudah masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
“Jadi kita sudah alokasikan iuran untuk PBI JK tahun 2026 itu sebesar Rp56,464 triliun. Yang Rp46,464 triliun sudah masuk dalam DIPA Kementerian Kesehatan dan sudah siap digunakan,” kata dia.
Sementara itu, Rp10 triliun lainnya sudah masuk ke DIPA, namun masih menunggu kejelasan dasar kebijakan pemanfaatannya. Ia memastikan, begitu sudah ada kejelasan pada kebijakannya, maka akan segera dialokasikan.
“Jadi tergantung Kementerian Kesehatan maunya apa, mau diapain. Kita belum clear mau dipakai dia untuk pembiayaan PBI atau menaikkan modal iuran, terserah,” terang Purbaya.
“Jadi kalau Anda kurang, cepat-cepat minta ke Kementerian Kesehatan biar dibereskan kebijakannya mau diapain, saya keluarkan secepatnya. Uangnya ada,” lanjut dia. (*)
