Suryamedia.id – Pemerintah RI bakal membangun Sekolah Rakyat (SR) di kawasan hutan kota Universitas Indonesia (UI).
Hal ini disampaikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Ia mengatakan, kawasan tersebut sebenarnya memiliki luas lebih dari 100 hektare, namun yang digunakan untuk pembangunan sekolah sekitar delapan hektare.
“Hutan Kota UI itu ada 100 hektare lebih. Kurang lebih 8 hektare untuk keperluan Sekolah Rakyat,” ujar Gus Ipul, Senin (16/11/2026), dikutip dari Detik.
Rencana tersebut sudah diketahui oleh pihak UI, dan telah mendapatkan persetujuan menggunakan lahan hutan kota UI yang berada di bagian DKI Jakarta. Nantinya, pihak Kementerian Sosial (Kemensos) juga akan melakukan pengecekan ke lokasi.
“Alhamdulillah, UI ini kan bersedia memberikan lahannya yang berada di sisi DKI Jakarta untuk Sekolah Rakyat. Kebetulan, lahan itu merupakan bagian dari Hutan Kota UI,” katanya.
Sementara itu, Pihak UI menegaskan bahwa lahan yang diusulkan kampus untuk rencana ini bukan merupakan bagian dari kawasan hutan kota, melainkan bagian dari Kampus UI di Jakarta.
“Dalam pembahasan awal dengan pemerintah, lahan yang diusulkan UI adalah bagian dari Kampus UI di sisi Jakarta yang berdekatan dengan kawasan hutan kota, dan bukan berada di dalam kawasan hutan kota,” ujar Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah dan Internasional, Erwin Agustian Panigoro, Selasa (17/11/2026).
Ia juga menyampaikan bahwa tanah yang dikelola kampus itu merupakan tanah milik negara, sehingga jika lahan tersebut digunakan untuk kepentingan pendidikan masyarakat, maka UI akan mendukung pemanfaatannya.
“Penetapan lokasi definitif merupakan kewenangan pemerintah. Proses tersebut akan melalui survei kesiapan serta penilaian kelayakan dan kesesuaian lahan, dengan koordinasi administratif antara UI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Kementerian Sosial,” ungkapnya.
“Tanpa ketentuan pemerintah sekalipun, UI secara konsisten menjaga keberadaan hutan kota, baik di sisi Jakarta, Depok, maupun lokasi lainnya. Komitmen tersebut tidak berubah dengan adanya rencana ini,” terang Erwin.
Tahap selanjutnya, pemerintah akan menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan dua pihak, yakni Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan UI. Sementara ini, Kemensos sudah menyampaikan kesiapan lahan untuk pembangunan ke Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.(*)












