Mitrapost.com – Bahlil Lahadalia ungkap tugasnya sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Pasalnya, jabatan tersebut termasuk nomenklatur baru dalam struktur pemerintahan.
Menurutnya, kementerian baru tersebut dibentuk untuk menjawab tuntutan global yang mendesak terkait transisi menuju energi bersih. Maka dari itu, pihaknya harus memastikan program prioritas terkait dengan hilirisasi dan transisi energi dilakukan secara komprehensif dan terukur.
“Kondisi geopolitik yang tidak menentu dan konstelasi dinamika ekonomi dunia menuntut untuk terjadinya energi yang bersih,” ujarnya, Kamis (1/10/2026), dikutip CNN Indonesia.
“Maka ini tidak bisa dilakukan dengan cara parsial, tapi harus dilakukan dengan komprensif, terukur, dan betul-betul dapat diwujudkan dengan target apa yang diperintahkan oleh bapak presiden,” lanjut dia.
Lebih lanjut, ia belum bisa membeberkan kementerian dan lembaga mana saja yang akan berada di bawah koordinasinya. Hal itu harus dilihat lebih dulu berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) yang sudah ada.
Adapun pembentukan kementerian koordinator ini ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.
“Kalau menko di bawah mana saja, nanti saya cek di perpres ya,” ujar Bahlil.
Sebagai informasi, Bahlil Lahadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi hari ini, Kamis (1/10/2026), dan di saat bersamaan masih menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Bahlil mengatakan pihaknya mendapat informasi terkait pelantikan hari ini dari Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. Pihaknya menganggap jabatan yang diberikan, baik sebagai Menko maupun Menteri ESDM, merupakan amanah untuk negara.
“Amanah dari Bapak Presiden untuk bangsa dan negara. Memang saya dapat telepon dari Pak Seskab (Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya), untuk Menko merangkap merangkap Menteri ESDM. Kita jalankan semua tugas dari Bapak Presiden,” ujar Bahlil. (*)
