Suryamedia.id – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Tahun 2027 telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Berdasarkan postur anggaran baru, total belanja negara dipatok di angka Rp4.106 triliun.
Postur APBN 2027 tersebut disepakati oleh para anggota dewan dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat (Jakpus), pada Selasa (29/9/2026).
Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, memastikan APBN 2027 disusun untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, serta mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
“Fiskal harus hadir untuk menjaga momentum pertumbuhan, melindungi masyarakat dengan tetap menjaga kredibilitasnya. Kebijakan fiskal 2027 dirancang tetap ekspansif secara kolaboratif terarah dan terukur, dengan defisit sebesar 2,4 persen terhadap PDB” ungkap dia.
Berdasarkan postur APBN 2027, pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Angka tersebut naik dari usulan awal Rp3.426,03 triliun. Pendapatan tersebut ditopang penerimaan pajak Rp2.911,95 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp522,48 triliun.
Sementara, belanja negara belanja negara diperkirakan Rp4.106,3 triliun. Pagu ini dialokasikan untuk Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp3.371,26 triliun, meliputi belanja kementerian dan lembaga (K/L), maupun Non K/L, serta Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp735 triliun.
Sementara, pembiayaan diperkirakan sebesar Rp671,2 triliun. Pembiayaan ini dialokasikan untuk menutup defisit anggaran dalam APBN 2027, sehingga belanja negara tetap berjalan.
APBN 2027 nantinya akan difokuskan pada delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Di antaranya, kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; serta infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana.
Selanjutnya, ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan. Selain itu, terdapat program pendukung yang mencakup pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi, dan diplomasi ekonomi.
Kementerian Keuangan juga menetapkan jumlah alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial sebesar Rp539,7 triliun, serta anggaran ketahanan pangan sebesar Rp195,3 triliun.
“Angka-angka ini bukan sekadar target fiskal. Di baliknya terdapat tanggung jawab pemerintah untuk menjaga momentum pembangunan, sekaligus memastikan setiap rupiah dikelola secara hati-hati dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tegas Suahasil.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depat ditargetkan berada di angka 6 persen dengan laju inflasi di tingkat 2,5 persen. Sedangkan, nilai tukar rupiah disepakati pada angka Rp17.500 per dolar AS dan tingkat suku bunga SBN 10 tahun ditetapkan sebesar 6,9 persen. (*)
