Mitrapost.com – Pemerintah RI masih memiliki utang senilai Rp1,6 triliun kepada pihak ketiga untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama tahun 2025.
Wakil BGN Agustina Arumsari menjelaskan, tunggakan tersebut merupakan kegiatan yang telah selesai dilaksanakan, namun belum dibayarkan. Dengan demikian, pembayaran utang itu akan masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2026.
“Tunggakan tahun 2025 ada Rp1,6 triliun yang sudah selesai dilaksanakan, maksudnya kegiatannya sudah selesai dilaksanakan namun belum dibayarkan. Akan dibayarkan dengan mekanisme tunggakan melalui DIPA tahun 2026,” ujar Arumsari, Jumat (17/7/2026), dikutip CNN Indonesia.
BGN saat ini sedang merevisi anggaran dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun, terdapat beberapa ketentuan yang akan ditinjau oleh Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) hingga Inspektorat.
Total tunggakan Rp1,6 triliun itu, sebanyak Rp870 miliar di antaranya sudah dikoreksi kepada utang pihak ketiga. Sedangkan, sebanyak Rp743 miliar lainnya belum diyakini oleh DJA sebagai utang kepada pihak ketiga.
“Ini yang masih dalam proses. Itu yang menyebabkan kami mungkin minta maaf kepada seluruh pihak ketiga yang mungkin ada tagihan kepada BGN, belum bisa semuanya kami laksanakan, kami bayarkan karena masih ada proses,” terangnya.
Sementara itu, utang tersebut digunakan untuk membiayai berbagai pos kegiatan, termasuk belanja bahan untuk membeli seragam, KLB, call center, sendok, dan lain-lain sebesar Rp16,1 miliar; sertifikasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebesar Rp111 miliar; dan jasa konsultan Rp200 juta.
Selain itu, sewa kendaraan insidentil Rp121 juta; honor narasumber untuk kegiatan bimbingan teknis (bimtek) penjamah makanan Rp812 juta; jasa lainnya untuk EO, publikasi, dan sebagainya Rp330 miliar; utang ke Unhan untuk uang harian/uang transport (UH/UT), serta pengiriman barang Rp7,3 miliar; hingga perjalanan dinas Rp684 juta.
Ada pula tunggakan bantuan pemerintah untuk MBG Rp100 miliar dan belanja modal untuk pembangunan dapur APBN sebesar Rp1,04 triliun.
“Totalnya Rp1,609 triliun. Tapi Insya Allah kami akan lunasi, kami akan selesaikan di tahun 2026 ini,” jelasnya. (*)
