Suryamedia.id – Pemerintah RI berusaha menahan ekspor batu bara demi memenuhi pasokan listrik nasional.
Menurut informasi, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) membutuhkan 154 juta metrik ton (MT) untuk tahun 2026 ini. Sementara itu, pasokan batu bara hanya memenuhi 141 juta metrik ton (MT), sehingga masih kurang sekitar 13 juta metrik ton lagi.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebutkan, kebijakan kewajiban pemenuhan pasar domestik (Domestic Market Obligation/ DMO) seharusnya sudah melebihi kebutuhan. Pasalnya, perusahaan yang bersedia untuk menyuplai batu bara ke PLN itu terhitung sebanyak 160-170 juta MT.
“Artinya dari 1 Januari sampai dengan bulan Juni, dari 154 juta kurang 141 juta, itu kan berarti tinggal 13 juta, masak batubara habis di bulan enam (Juni)? Ini ilmu Abu Leke apalagi gitu loh,” ujar Bahlil, Kamis (25/6/2026), dikutip CNN Indonesia.
Pihaknya menduga ada perusahaan tidak melaksanakan komitmennya, sehingga itu, pemerintah memutuskan untuk menahan sementara ekspor batu bara.
“Karena seperti itu, maka atas arahan Bapak Presiden, kami tidak ingin kejadian ini terulang lagi, sekarang kan sudah jalan normal ini sekarang, dari beberapa yang harus ekspor keluar kita tahan, kebutuhan dalam negeri,” jelasnya.
Kementerian ESDM dan PLN juga bersama-sama akan membentuk tim pengawasan untuk memastikan proses pengadaan berjalan transparan dan tidak lagi timbul masalah serupa di tahun-tahun berikutnya. Hal ini dilakukan mengingat listrik memengaruhi hajat hidup banyak orang.
“Bagaimanapun, PLN ini menyangkut hajat hidup orang banyak, dan karena itu menjadi kewajiban kita khususnya pemerintah dan PLN untuk menjaga dan memastikan agar masyarakat dapat dilayani dengan baik,” pungkasnya. (*)
