Suryamedia.id – Badan Gizi Nasional (BGN) sebut ada cara pengurangan jumlah relawan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tanpa pemutusan hubungan kerja (PHK). Di antaranya, yakni dengan pengaturan jadwal kerja bergilir (shifting).
“Tidak ada paksaan untuk melakukan pengurangan jumlah relawan yang membantu di setiap SPPG. Kami juga tidak meminta para SPPG untuk meng-cut atau mem-PHK para relawannya,” ucap Juru Bicara BGN Tysa Novenny, Kamis (5/11/2026), dikutip CNN Indonesia.
Hal ini disampaikan dalam merespon petunjuk teknis (juknis) terbaru terkait kebutuhan jumlah relawan. Menurut Juknis tersebut, jumlah tenaga kerja akan disesuaikan dengan kapasitas pelayanan atau porsi makanan setiap dapur.
Dapur yang melayani 1.000-1.499 penerima manfaat membutuhkan 15-24 relawan. Sementara itu, dapur dengan 1.500-1.999 penerima membutuhkan 24-33 relawan. Sedangkan, dapur yang melayani 2.000-2.499 penerima, kebutuhan relawan sebanyak 33-42 orang.
Lebih lanjut, jumlah relawan yang dibutuhkan sebanyak 42-47 orang untuk dapur dengan 2.500-2.999 penerima manfaat. Kapasitas dapur MBG dengan 3.000 penerima manfaat atau lebih memiliki batas maksimal 47 relawan.
Tysa mengatakan, untuk menghindari PHK, mitra dapat mengatur jadwal kerja relawan secara bergantian sesuai dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani.
“Contoh shifting-nya, biasanya mereka mungkin masuk setiap hari, tapi dengan adanya penyesuaian jumlah relawan ini mereka mungkin bisa masuk hari ini, besok enggak. Jadi selang-seling begitu. Jadi mereka pun juga tidak kehilangan pekerjaan mereka,” jelasnya.
Menurutnya, setiap SPPG dapat memiliki jumlah relawan lebih banyak dari kebutuhan selama biaya yang dikeluarkan tidak melampaui batas operasional maksimal Rp3.000 per penerima manfaat.
“Kalau mau 20 (relawan), kalau misalkan alternatifnya cuma 15, ya enggak apa-apa, selama Rp3.000 itu cukup untuk operasional. Kita tahu juga bahwa biaya tenaga kerja mungkin di setiap daerah berbeda. Jadi pintar-pintar menyesuaikan antara kebutuhan dengan budget yang kita punya,” kata Tysa.
Menurutnya, penyesuaian jumlah relawan juga berkaitan dengan pengendalian anggaran negara. (*)
