Suryamedia.id – Kementerian Keuangan sudah dalam tahap penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2027. Dengan demikian, ketentuan MK mengenai pemisahan anggaran pendidikan dengan program MBG mulai disusun pada APBN 2028.
“Kita ikuti putusan MK. 2028 kan itu berlakunya? Oh, ya buat 2028 saja,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Jumat (31/7/2026), dikutip CNN Indonesia.
Menurutnya, pemerintah belum melihat urgensi untuk mengubah struktur anggaran untuk APBN tahun berjalan. Terlebih, perubahan di tengah proses bisa berpotensi mengganggu penyelesaian pembahasan anggaran.
“Kalau (anggaran tahun) ini kan udah dibahas. Nanti pusing kita, capek lagi kerja. Jadi kalau (APBN) 2028 ya 2028. Karena mungkin MK juga menghitung bahwa ini sudah dibahas, tinggal difinalisasi. Kalau berubah semua nanti enggak keburu,” ujarnya.
Terkait dampak fiskal yang mungkin timbul akibat pemisahan anggaran MBG dari pos pendidikan, pihaknya belum mengetahui secara pasti. Terkait hal ini perlu dihitung lebih dahulu untuk menentukan apakah kebijakan tersebut berdampak pada keuangan negara.
Sementara, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono ikut buka suara mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) itu. Pihaknya tentu akan melaksanakan apapun yang menjadi keputusan pemerintah nantinya.
“Kami adalah lembaga pemerintah operasional, kami melaksanakan operasional, tentu saja kami akan melaksanakan apapun keputusan yang menjadi keputusan negara, kebijakan dari pemerintah,” kata Sudaryono. (*)
