Suryamedia.id – Pemerintah sedang mendata daerah-daerah tertinggal di Indonesia untuk penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pendataan tersebut diperkirakan membutuhkan waktu sekitar satu bulan.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), baru-baru ini. Pendataan ulang juga dilakukan untuk mengetahui jumlah kelebihan penerima program MBG di Pulau Jawa.
“Termasuk percepatan nanti yang sekolah berbasis agama, yang daerah-daerah tertinggal mungkin 1 bulan kita selesaikan,” kata Zulhas, Senin (27/7/2026), dikutip Detik.
“Sementara yang kelebihan titik di Pulau Jawa dan lain-lain itu pendataan kita. Tak perlu waktu lebih lama lagi, 1 bulan separuh lagi kita akan selesai,” lanjutnya.
Menurutnya, program MBG tetap harus dijalankan karena berkaitan dengan pemberian gizi bagi warga tidak mampu, mulai dari fakir miskin hingga anak kekurangan Gizi. Ia mengklaim bahwa program ini merupakan amanah konstitusi.
“Tadi (di acara) saya jelaskan bahwa termasuk memberi makan bergizi itu perintah undang-undang konstitusi, (diberi untuk) fakir miskin yang nggak mampu,” ungkapnya.
“Nggak adil dong kalau kita tidak urus, akhirnya mereka tertinggal, terus kurang gizi dan seterusnya. Pemerintah justru harus berpihak kepada rakyatnya,” lanjutnya.
Zulhas mengakui bahwa program MBG masih memiliki sejumlah permasalahan dalam pelaksanaannya. Meski demikian, pemerintah akan terus melakukan perbaikan dan evaluasi agar program ini tetap bermanfaat bagi masyarakat.
“Dalam pelaksanaannya ada masalah kami akui ya. Tapi pemerintah ambil tindakan MBG, manajemennya diganti,” ungkap dia.
“Tidak mudah juga merubah sesuatu yang baru dan besar. Kasih ke makan ke juta orang ya tidak mudah. Ada masalah iya, tapi kami selesaikan,” lanjutnya. (*)
