Suryamedia.id – Heboh pernyataan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal terkait ahli gizi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia ramai dikritik lantaran disebut-sebut tidak membutuhkan ahli gizi pada setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pernyataan tersebut dilontarkan saat menanggapi peserta di forum SPPG se-Kabupaten Bandung beberapa waktu lalu. Saat itu, peserta forum mengatakan untuk tidak menggunakan ‘embel-embel’ ahli gizi jika akhirnya merekrut pegawai non-gizi.
“Saya enggak suka anak muda arogan kayak gini. Mentang-mentang kalian sekarang dibutuhkan negara, kalian bicara undang-undang. Pembuat kebijakan itu saya, tenaga yang menangani gizi. Tidak perlu ahli gizi. Cocok enggak? Nanti saya selesaikan di DPR,” kata dia, dikutip CNN Indonesia.
Pernyataan tersebut kemudian memicu reaksi keras dari para profesional kesehatan, khususnya komunitas ahli gizi. Pernyataan tersebut dianggap meremehkan kompetensi dan fungsi ahli gizi untuk memastikan mutu pangan di program nasional tersebut.
Menanggapi polemik tersebut, Cucun memberikan klarifikasi. Ia mengatakan, Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IX DPR dan BGN sebelumnya membahas kelangkaan ahli gizi di Indonesia, sehingga memunculkan usulan profesi lainnya, seperti ‘quality control’.
Meski demikian, usulan untuk mengubah diksi ‘ahli gizi’ di SPPG menjadi tim ‘quality control’ saat ini masih merupakan wacana. Pihaknya juga telah menggelar pertemuan dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) dan BGN untuk memaksimalkan profesi ahli gizi untuk program MBG.
“Usulan perubahan dari ‘ahli gizi’ menjadi ‘quality control’ atau ‘Pengawas Makanan Bergizi’ masih sebatas wacana dan belum tentu diberlakukan,” kata dia lewat Instagram Cucun Center, Senin (17/11/2025).
“Tapi tadi saya sampaikan aspirasi disini dengan BGN, maksimalkan yang ada profesinya adalah ahli Gizi,” kata Cucun.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa pihaknya tetap memprioritaskan sarjana gizi untuk dijadikan ahli gizi di setiap SPPG program MBG. Meski demikian, ia tidak menampik adanya tantangan karena ahli di bidang gizi masih terbatas.
“Prioritas pertama di tahap awal adalah sarjana gizi, tetapi kita tahu bahwa produksi sarjana gizi itu terbatas, sementara program ini terus berjalan,” kata dia, Senin (17/11/2025), dikutip Detik.
“Jadi, ketika terjadi kelangkaan sarjana gizi, BGN harus mencari jalan keluar. Oleh karena itu, kita sekarang perlu orang-orang yang menangani gizi itu dengan lulusan-lulusan yang kekurangan pengetahuan gizi,” lanjut dia.
Lebih lanjut, untuk mengatasi permasalahan ini, pihaknya menghendaki di setiap SPPG mempekerjakan yang sudah mendapatkan materi terkait gizi dalam pendidikannya, meskipun bukan sarjana gizi.
“Program ini dirancang dengan tidak menetapkan menu standar nasional. Oleh karena itu, di setiap SPPG harus ada orang yang paham tentang gizi, kalau bukan sarjana gizi, misalnya sarjana kesehatan masyarakat itu kan pasti ada pelajaran gizi di dalamnya. Teknologi pangan, itu kan ada pengetahuan gizi di dalamnya,” ujarnya. (*)
