Suryamedia.id – Kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) penyesuaian jumlah relawan dengan biaya program Makan Bergizi Gratis (MBG) menimbulkan persoalan baru. Aturan tersebut dinilai memberatkan operasional dapur.
Hal tersebut disampaikan oleh pihak mitra SPPG di Ponorogo, Jawa Timur, baru-baru ini. Mereka menilai, penyesuaian biaya berdampak pada pengurangan relawan karena harus disesuaikan dengan kapasitas penerima manfaat.
“Yang terakhir adalah aturan relawan yang dihimbau untuk dikurangi sesuai kapasitas penerima manfaat atau ompreng yang keluar. Itu yang bikin kami pusing,” kata Ketua Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD GEMAS) Kabupaten Ponorogo, Sugeng Hariyono, Selasa (10/11/2026), dikutip Detik.
Ia juga menilai, perubahan kebijakan terjadi dalam waktu relatif cepat, mulai dari penyesuaian biaya sewa dapur hingga perubahan skema insentif operasional. Sebelumnya, biaya sewa dapur dihitung sebagai fixed cost Rp6 juta per hari, kini menyesuaikan jumlah penerima dikali Rp2 ribu.
Sementara itu, perhitungan biaya operasional yang sebelumnya berdasarkan biaya tambahan (added cost), kini menjadi biaya fixed cost. Biaya itu dihitung berdasarkan jumlah paket MBG yang diproduksi dengan harga acuan Rp3 ribu per ompreng.
“Ya sudah, dengan segala cara kami terima. Setelah itu ada lagi perubahan, sewa dapur yang sebelumnya fixed cost Rp 6 juta per hari diubah menyesuaikan jumlah penerima manfaat atau ompreng dikalikan Rp 2.000,” jelasnya.
Perubahan skema perhitungan biaya operasional sesuai jumlah penerima atau paket MBG memang bisa menekan pengeluaran, namun dampaknya pihak mitra harus memberhentikan beberapa relawan.
“Awal-awal petunjuk teknis, setiap dapur disuruh menyediakan 47 relawan. Sekarang ketika hitung-hitungan operasional berdasarkan jumlah ompreng, uang yang diterima untuk membayar relawan ini sangat kesulitan sekali,” ungkapnya.
“Kalau harus mengurangi relawan, rasanya hati ini tidak tega. Mereka sudah bekerja, tiba-tiba dikurangi atau di-PHK,” lanjut dia.
Sebagai solusi sementara, ada sejumlah relawan yang tetap bekerja dengan upah Rp 50 ribu hingga Rp 70 ribu per hari. Hal itu karena jumlah upah harus dibagi rata kepada setiap relawan SPPG.
“Ada yang menerima Rp 60 ribu, bahkan Rp 50 ribu sehari. Ini yang menjadi keprihatinan kami,” paparnya.
Sebelumnya, BGN melalui siaran pers tertanggal 5 November 2026 telah memberikan penjelasan mengenai penyesuaian jumlah relawan SPPG.
Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, menegaskan tidak ada kewajiban bagi mitra untuk mengurangi jumlah relawan. Sebagai alternatif, SPPG bisa mempekerjakan relawan melebihi angka acuan selama biaya operasional tidak melampaui pagu Rp3 ribu per penerima manfaat harian. (*)
