Suryamedia.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa ungkap kemungkinan uang iuran sukarela untuk Dewan Perdamaian (Board of Peace) Gaza sebesar Rp16,7 triliun (1 miliar dolar AS) mayoritas dibayarkan lewat anggaran negara.
Meski demikian, ia mengaku belum ada pembicaraan mengenai sumber iuran tersebut. Namun, jika nantinya Presiden RI Prabowo menginstruksikan hal tersebut ke Kementerian Keuangan, maka kemungkinan besar bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
“Kita belum diskusikan, tapi pada suatu saat nanti presiden akan memberi tugas ke saya, saya pikir, sebagian besar akan dari anggaran juga kan dari APBN juga,” kata Purbaya, Kamis (29/1/2026), dikutip CNBC Indonesia.
Sebelumnya, terungkap bahwa uang sejumlah Rp16,7 triliun itu bukan merupakan membership fee, melainkan iuran sukarela yang dikumpulkan dalam rangka rekonstruksi di Gaza. Adapun bagi negara yang berpartisipasi dan membayar iuran, akan otomatis menjadi anggota tetap.
“Ini bukan membership fee, tapi kalau kita lihat kronologinya, bahwa menentukan Board of Peace ini merupakan suatu upaya untuk bisa menyelesaikan situasi di Gaza, pada khususnya Palestina, termasuk upaya rekonstruksi,” kata Sugiono, Selasa (27/1/2026), dikutip CNN Indonesia.
“Terus rekonstruksi ini siapa yang bayar? uangnya dari mana? dananya dari mana? karena itu, anggota-anggota yang diundang itu diajak untuk berpartisipasi di situ. Yang tentu saja ada keuntungan lain yaitu merupakan anggota tetap,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto ikut menandatangani piagam Dewan Perdamaian (Board of Peace) Gaza di Davos Swiss, pada Kamis (22/1/2025). Diketahui, organisasi tersebut diinisiasi dan dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Tak hanya Indonesia, sejumlah pimpinan negara lainnya juga masuk ke dalam Dewan Perdamaian Gaza, termasuk Hungaria, Bahrain, Maroko, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Belgia, Bulgaria, Mesir, Hungaria, Yordania, Kazakhstan, Republik Kosovo, Mongolia, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, dan Uzbekistan. (*)
