Suryamedia.id – Pemerintah RI pastikan tidak akan membayar utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasalnya, saat ini Whoosh telah dikelola oleh BPI Danantara.
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini. Menurutnya, BPI Danantara sudah mengambil dana triliunan dari BUMN, sehingga pengelolaan Whoosh seharusnya berasal dari dana yang diputar itu.
“Itu kan Whoosh sudah dikelola oleh Danantara kan. Danantara sudah ngambil Rp80 triliun lebih dividen dari BUMN, seharusnya mereka manage dari situ saja,” ujar Purbaya, Senin (13/10/2025), dikutip CNN Indonesia.
“Kalau pakai APBN agak lucu. Karena untungnya ke dia (Danantara), susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil (dividen BUMN), ambil semua gitu (termasuk beban utang BUMN),” tegas dia.
Sebelumnya, BPI Danantara menawarkan dua opsi penyelesaian utang proyek Whoosh yang dinilai membebani keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI). Opsi tersebut meliputi penyertaan modal kepada KAI atau penyerahan infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi turut menjelaskan bahwa pembayaran utang kereta cepat itu tidak direncanakan menggunakan APBN. Ia menyebut ada diskusi mengenai solusi pembiayaan agar tak membebani kas negara.
“Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema ya, skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” kata Prasetyo, dikutip dari Antara. (*)
