Suryamedia.id – Bantuan sosial (bansos) dari pemerintah dilaporkan banyak yang tidak tepat sasaran, bahkan prosentasenya mencapai 45 persen. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf baru-baru ini.
Atas hal tersebut, pihaknya mengimbau masyarakat untuk membantu pemutakhiran data. Terlebih, pemerintah RI saat ini tengah melakukan digitalisasi guna meningkatkan akurasi penyaluran bansos kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Selama ini, ditengarai, bahkan data menunjukkan program Kementerian Sosial itu ada 45 persen mistargeted, tidak tepat sasaran. Maka, lewat berbagai upaya yang telah dilakukan atas arahan Presiden (Prabowo Subianto), salah satu di antaranya adalah layanan pemerintah berbasis digital yang dibangun oleh Dewan Ekonomi Nasional,” tuturnya, Selasa (26/8/2025), dikutip CNN Indonesia.
“Oleh karena itu, saya ingin mengajak masyarakat, jangan hanya mengeluh, jangan hanya protes, tapi juga aktif untuk ikut memutakhirkan data (penerima bansos),” lanjut dia.
Sistem Government Technology (GovTech) nantinya mengandalkan kinerja teknologi berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Penyaluran bansos juga akan dilakukan secara non tunai, tujuannya untuk meminimalisir risiko kesalahan dan tidak tepat sasaran.
Masyarakat bisa mengajukan diri sendiri sebagai calon penerima bantuan sosial, maupun mengusulkan orang lain yang dirasa layak menerima bansos.
“Sekarang dapat saya laporkan, banyak masyarakat yang sudah mulai menolak bansos. Karena mereka merasa tidak berhak lagi untuk menerima bansos. Kalau banyak gerakan ini dilakukan oleh masyarakat, maka data kita makin akurat, sasaran itu akan lebih tepat,” tegas dia.
Menurut informasi, sistem ini akan diuji coba pada September 2025 mendatang di Banyuwangi. (*)
