Suryamedia.id – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengusulkan seluruh kantor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditempatkan di Ibu Kota Nusantara (IKN). IKN disebut memiliki potensi menjadi kawasan ekonomi, terlebih tidak boleh dibiarkan kosong terlalu lama.
“Kalau begitu, saya mengusulkan misalnya aktivitas di sana tidak boleh kosong, harus ada. Kalau pemerintahnya belum, bisa diusahakan bagaimana seluruh BUMN itu bisa berkantor di OIKN. Bisa menjadi prioritas,” kata Aria Bima yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI, dikutip Detik.
“Supaya kita tetap melihat bagaimana ekonomi wilayah di tengah itu hidup dan bagaimana pembangunnya tidak membebani fiskal di Jakarta atau fiskal pusat,” lanjutnya lagi.
Aria menyebutkan salah satu negara yang memiliki wilayah tersendiri sebagai pusat ekonomi yang berisi gedung-gedung perkantoran, yakni China. Meski demikian, pihaknya tidak menampik bahwa prosesnya memang harus bertahap dan terukur.
“Dan dia bisa menjual gedung-gedung di Jakarta ini untuk membangun gedung-gedung BUMN di wilayah IKN. Yang menurut saya ini lebih bisa berjalan, bertahap, juga terukur dan sudah saatnya kayak di China kita punya wilayah yang gedungnya khusus berisi gedung-gedung BUMN,” tambahnya.
Sebelumnya, NasDem mengeluarkan saran dalam menjawab polemik nasib IKN yang terancam mangkrak. Salah satu usulannya adalah menempatkan Wapres Gibran Rakabuming agar berkantor di IKN.
Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa juga mewacanakan agar Jakarta bisa dipertahankan sebagai ibu kota negara sampai dengan persiapan administrasi matang. Sedangkan, IKN bisa dialihkan sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur.
“Jakarta dapat tetap dipertahankan sebagai ibu kota negara hingga semua persiapan administratif, infrastruktur dan kebijakan mutasi ASN benar-benar matang,” katanya, Sabtu (19/7/2025). (*)
