Suryamedia.id – Pemerintah disebut tidak memiliki cukup anggaran untuk membebaskan biaya sekolah dasar (SD) dan menengah pertama (SMP) swasta.
Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Suharti. Menurutnya, anggaran untuk hal tersebut terhitung besar atau mencapai Rp183,4 triliun.
“Usulan total ya, dari simulasi tersebut baik swasta maupun negeri Rp183,4 triliun, kami menghitung untuk swasta dengan pendekatan yang kami sampaikan sebelumnya,” kata Suharti, Kamis (10/7/2025) saat rapat dengan Komisi X DPR RI, dikutip CNN Indonesia.
“Jadi belum memungkinkan barangkali dengan kapasitas fiskal yang ada untuk membiayai keseluruhan kebutuhan sekolah baik negeri maupun swasta,” imbuhnya.
Berdasarkan surat bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kemendikdasmen menerima anggaran pagu indikatif sebesar Rp33,65 triliun untuk tahun 2026. Mereka juga mengusulkan tambahan hingga Rp71,11 triliun untuk memenuhi total kebutuhan sebesar Rp104,76 triliun.
Sebelumnya, MK mengabulkan gugatan uji materiil atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sehingga diperintahkan agar pendidikan dasar di swasta gratis. Atas amanat tersebut, Suharti menghendaki pembebasan biaya SD-SMP swasta akan dilakukan secara bertahap.
“Ini yang usul-usul prinsipnya yang juga sudah disepakati bersama. Pertama bahwa pemenuhan akan dilakukan secara bertahap,” katanya.
Untuk sementara, Suharti mengatakan pemerintah masih akan menarik biaya dari masyarakat. Sementara, sekolah gratis hanya akan diberikan kepada masyarakat miskin.
“Masyarakat masih dimungkinkan untuk memberikan kontribusi. Dan yang keenam, ini yang sudah disetujui juga oleh Komisi X di dalam RDP yang lalu, bahwa peserta didik dari keluarga miskin untuk dibebaskan dari semua pembiayaan pendidikan,” katanya. (*)
