Suryamedia.id – Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon tetap akan lakukan uji publik terkait penulisan ulang sejarah Indonesia. Pengujian tersebut akan dilakukan pada bulan Juli 2025 ini di tengah desakan sejumlah anggota dewan untuk menunda atau menghentikannya.
“Nanti pada waktunya akan melakukan uji publik publik pada bulan ini juga,” kata Fadli Zon, Kamis (3/7/2025), dikutip Kompas.
Ia menjelaskan bahwa proyek ini melibatkan 130 sejarawan yang berasal dari 34 kampus berbeda di Indonesia. Sebagai awal, pihaknya akan menuliskan 10 bab, namun tidak secara detail. Sementara itu, terkait pemerkosaan massal ’98, tidak ada yang dihapus dalam penulisan ulang sejarah RI.
“Kita melibatkan 130 para sejarawan, para ahli-ahli sejarah. Untuk sekarang ini, kita tulis 10 bab, tapi tidak (secara) detail tentunya, termasuk dari temuan-temuan awal,” ungkapnya.
“Tidak ada penghapusan (kasus pemerkosaan massal 1998). Tidak ada yang dihapus,” tegasnya.
Lebih lanjut, Fadli Zon mengatakan, penulisan sejarah diperlukan untuk mengisi kekosongan selama 26 tahun. Selain itu, penulisan sejarah ulang ini juga melengkapi temuan-temuan arkeologis dan temuan sejarah lainnya dengan tone yang lebih positif.
“Jadi enggak ada yang aneh-aneh, yang menurut saya, nanti kalau ada di situlah ruang para sejarawan, para intelektual untuk menulis, mengkaji. Dan perspektifnya bisa berbeda-beda, antara sejarawan mungkin dari perguruan tinggi A dengan perguruan tinggi B, bisa beda. Yang kita tulis ini adalah secara umum untuk mengisi kekosongan 26 tahun kita tidak menulis sejarah,” terangnya. (*)
