Suryamedia.id – Kasus penembakan bos rental mobil di rest area Tol Tangerang Merak dan pengacara di Bone, Sulawesi Selatan menggegerkan publik. Peristiwa-peristiwa tersebut menambah daftar panjang maraknya kasus penembakan di Indonesia.
Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai mendesak adanya evaluasi secara menyeluruh penggunaan senjata api (senpi), baik kepemilikan aparat maupun masyarakat sipil. Pasalnya, dua kejadian tersebut menjadi bukti adanya penggunaan senpi yang menyalahi prosedur.
“Artinya terjadi penyalahgunaan senjata baik oleh aparat maupun masyarakat sipil yang harus jadi atensi baik oleh pimpinan TNI, Polri dan juga Perbakin,” ujar Pigai, dikutip dari CNN Indonesia.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa setiap senjata api penggunaannya harus dipantau, kemudian dievaluasi. Jangan sampai senjata untuk melindungi diri sendiri menjadi ancaman bagi hak asasi manusia dan stabilitas sosial.
“Ini harus dievaluasi total karena jelas-jelas menyalahi prosedur dan peruntukan penggunaan senjata. Artinya ada aspek legalitas dan prosedur yang dilanggar sehingga bukan saja pengetatan yang diperlukan tetapi evaluasi total,” terang Pigai.
“Penggunaan senjata secara tidak bertanggung jawab jelas menjadi ancaman bagi hak asasi manusia dan juga ancaman bagi stabilitas sosial,” lanjutnya lagi.
Kasus-kasus penembakan yang terjadi turut membuat masyarakat menjadi khawatir, bahkan mengurangi kepercayaan atas keamanan di ruang publik.
Menurut Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan pribadi.
“Aparat harus profesional mengusut kasus ini demi keadilan bagi korban,” tandasnya. (*)
