Suryamedia.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian sebut bantuan yang paling mungkin diberikan dua lembaga PBB, yakni UNDP dan UNICEF, kepada korban bencana di Aceh yakni berupa layanan konseling selama tidak ada status bencana nasional.
Ia mengatakan telah berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Aceh, serta pihak UNDP dan UNICEF. Terkait bentuk konseling masih didiskusikan, dan paling utama akan menyasar anak-anak dan wanita.
“Kira-kira komunikasi sudah kami lakukan baik dengan pemerintahan Aceh maupun dengan UNDP dan UNICEF,” kata Tito, Jumat (19/12/2025), dikutip CNN Indonesia.
“Yang paling mungkin (bantuan) kalau tidak diterapkan dalam status bencana nasional adalah counselling, terutama untuk anak-anak dan wanita,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Tito menyebutkan bahwa Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem tak mengetahui adanya surat permintaan bantuan ke UNDP dan UNICEF tersebut. Pengiriman surat ke dua badan PBB itu disebut dilakukan oleh Sekda setelah mendapatkan tawaran.
“Surat itu di tanda tangan barcode, jadi tanda tangan elektronik dan Pak Gubernur, Pak Muzakir Manaf ini menyatakan di multimedia bahwa beliau tidak mengetahui itu. Jadi staf yang menyampaikan surat tersebut kami cek sepertinya Sekda yang mengirim karena adanya tawaran,” terangnya.
Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah Provinsi Aceh Muhammad MTA mengklarifikasi bahwa surat yang dilayangkan Pemerintah Aceh bukan ditujukan ke Kantor PBB di New York, Amerika, melainkan ke kantor perwakilan yang ada di Indonesia.
“Kita menggalang dukungan, apalagi mereka (UNICEF, UNDP, dan IOM) mitra strategis pemerintah dan punya pengalaman penanganan tsunami sebelumnya,” ujar Muhammad MTA, Selasa (16/12/2025). (*)
