Lembaga PBB Respon Surat Pemprov Aceh Terkait Penanganan Pascabencana

Suryamedia.id – Lembaga PBB merespon surat yang dikirimkan Pemprov Aceh terkait permintaan bantuan penanganan bencana banjir dan tanah longsor.

Lembaga internasional itu disebut telah menerima surat tersebut pada Minggu (14/12/2025). Sehingga, saat ini, sedang dilakukan pengkajian untuk menentukan bentuk dukungan yang akan diberikan guna pemulihan dini.

“Saat ini, UNDP sedang mengkaji bentuk dukungan terbaik yang dapat diberikan kepada para national responders atau tim penanggulangan bencana serta masyarakat terdampak, sejalan dengan mandat kami dalam pemulihan dini (early recovery),” kata Kepala Perwakilan UNDP Indonesia Sara Ferrer Olivella, Senin (15/12/2025), dikutip CNN Indonesia.

Sementara itu, Kantor Perwakilan PBB di Indonesia mengatakan bahwa UNICEF juga telah menerima surat tersebut. Pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan otoritas terkait untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas korban terdampak.

“UNICEF telah menerima surat dari Pemerintah Provinsi Aceh dan saat ini sedang menelaah bidang-bidang dukungan yang diminta, melalui koordinasi dengan otoritas terkait, untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas di mana UNICEF dapat berkontribusi dalam upaya penanganan yang dipimpin oleh pemerintah,” kata perwakilan PBB lewat surat pernyataan.

Baca Juga :   Kemenkes Tanggapi Kisruh Agung Laksono Vs. Jusuf Kalla

“Tim UNICEF di Kantor Lapangan Aceh telah berada di lapangan dan diperkuat dengan tambahan keahlian teknis, khususnya di bidang yang berkaitan dengan kesejahteraan anak,” sambungnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh melayangkan surat kepada dua lembaga PBB, yakni UNDP dan UNICEF, terkait penanganan pascabencana di wilayahnya. Kedua lembaga tersebut dinilai memiliki pengalaman menangani pascabencana tsunami 2004 yang melanda Aceh.

“Secara khusus Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA, Minggu (14/12/2025). (*)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *