Suryamedia.id – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) disebut bakal berlanjut dengan membangun kawasan legislatif dan yudikatif. Ditargetkan proses pembangunan ini rampung pada tahun 2028 mendatang.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono dalam menanggapi usulan tentang moratorium (penangguhan) pembangunan IKN. Menurutnya, IKN adalah proyek prioritas nasional, dan sampai saat ini tidak ada instruksi terkait moratorium.
“Dari Istana disampaikan bahwa tidak akan ada moratorium, dan pembangunan IKN justru dipercepat,” kata Basuki, Minggu (3/8/2025), dikutip CNN Indonesia.
Ia menegaskan, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kali ini bakal difokuskan pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), terdiri dari KIPP 1A dan KIPP 1B.
KIPP 1A ada bangunan gedung Istana Negara, gedung Yudikatif dan Legislatif di IKN. Sementara itu, pada KIPP 1B juga telah di mulai pembangunan jalan. Jalan itu dibuat untuk mendukung beberapa investasi swasta yang telah masuk.
“Di KIPP 1A, terdapat Istana, di sebelah kanan adalah Legislatif, dan di sebelah kiri adalah Yudikatif. Ini semua akan kita bangun dalam tiga tahun. Saat ini pembangunan jalan di KIPP 1B juga sudah dimulai karena di sana ada beberapa investasi yang masuk,” lanjutnya lagi.
Sebelumnya, wacana moratorium IKN disampaikan oleh pihak Partai Nasdem di DPR. Mereka awalnya mengusulkan agar pemerintah segera menerbitkan aturan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN. Namun, jika belum memungkinkan, diusulkan untuk melakukan moratorium pembangunan IKN.
“Mungkin itu yang menjadi pandangan teman-teman Partai Nasdem kemudian berinisiatif memberikan usulan-usulan agar itu dimoratorium, tapi bagi kami sih nanti akan kami lihat lebih jauh ya, perlu apa tidaknya nanti kami akan (lakukan) kajian,” ucap Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong beberapa waktu lalu. (*)
