Suryamedia.id – Istana respon desakan publik terkait penetapan status darurat bencana nasional di Sumatera.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, perdebatan soal status bencana nasional seharusnya tak mengaburkan substansi utama penanganannya. Menurutnya, penanganan pemerintah pusat sudah dilakukan secara nasional, baik skala maupun pendanaannya.
“Masih ada pihak-pihak yang terus saja membahas status bencana nasional. Jadi gini, bencana ini ada di 3 provinsi. Ketiganya terdampak. Tapi mungkin 1-2 minggu ini, semua fokusnya hanya ke Aceh,” kata Teddy, Jumat (19/12/2025), dikutip CNN Indonesia.
“Bapak Presiden sudah jawab dari awal. Semuanya ini akan menggunakan dana pusat,” lanjut dia.
Lebih lanjut, pihaknya juga membantah anggapan bahwa tanpa status bencana nasional, anggaran dari pusat tidak bisa digunakan. Presiden Prabowo sudah memastikan bahwa dana penanganan bencana ke daerah terdampak berasal dari pusat.
“Disampaikan 60 triliun akan sudah dikeluarkan secara berangsur untuk membangun kembali rumah sementara, rumah, kemudian tetap fasilitas semuanya, gedung DPRD, kecamatan juga, dan juga langsung seluruh Bupati, Wali Kota 52 itu, diberikan uang cash untuk di hari itu,” ujarnya.
Sebelumnya, Muzakarah Ulama Aceh 2025 meminta Presiden Prabowo Subianto menetapkan status darurat bencana nasional pada banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
“Muzakarah Ulama Aceh menghasilkan sejumlah rekomendasi penting terkait penanganan bencana, yakni penetapan bencana nasional dan penguatan peran masjid sebagai pemersatu umat,” kata Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk H Faisal Ali, Senin (15/12/2025). (*)
