Wapres Gibran Bakal Ditugaskan ke Papua untuk Tangani HAM dan Percepatan Pembangunan

Suryamedia.id – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka bakal ditugaskan ke Papua.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra baru-baru ini. Ia menyebutkan bahwa penunjukkan Wapres ke Papua untuk menangani percepatan pembangunan dan masalah Hak Asasi Manusia (HAM).

“Concern pemerintah dalam menangani Papua dalam beberapa hari terakhir ini sedang diskusi untuk memberikan penugasan khusus dari presiden ke wakil presiden untuk percepatan pembangunan Papua,” kata Yusril saat Launching Laporan Tahunan Komnas HAM 2024, yang disiarkan dalam saluran YouTube.

“Bahkan mungkin ada juga kantornya wakil presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini,” imbuhnya.

Sebelumnya, di era pemerintahan Joko Widodo, Wapres Ma’ruf Amin pada 2022 juga ditugaskan ke Papua dan dipercaya memimpin Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).

Menanggapi hal ini, Kepala Sekretariat Komnas HAM Papua Frits Ramandey menyampaikan pesan agar Gibran terlebih dahulu mengevaluasi kinerja BP3OKP yang telah dibentuk.

Setelah itu, tim yang dibentuk harus berisi para pakar di berbagai disiplin ilmu, mulai dari sosial, kesehatan, pendidikan, hingga agama. Tujuannya, untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di Papua, serta membantu Wapres dalam tugas percepatan pembangunan.

Baca Juga :   Netizen Temukan Keterkaitan Nomor Telepon Akun Fufufafa dengan Gibran Rakabuming, Ini Kata Pakar Telematika

“Inikan tugas lanjutan sebenarnya. Karena itu terpenting sekarang Pak Wapres harus mengevaluasi tim BP3OKP yang sudah ada sekarang. Capaiannya seperti apa,” ujarnya, Selasa (8/7/2025), dikutip CNN Indonesia.

“Orang-orang yang memiliki kepakaran, keahlian dan pengalaman. Harus tim yang solid yang terseleksi dengan berbagai pengalaman. Sehingga dia tidak hanya menjadi simbol politik yang tidak berdampak gitu,” lanjutnya.

Selain itu, ia juga menekankan penyelesaian konflik bersenjata yang berkepanjangan.

“Percepatan secepat apapun, tetapi sepanjang konflik itu masih ada dia akan menghambat laju pembangunan. Dari aspek ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan. Itu (konflik) dulu yang harus diselesaikan,” ujarnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *