Pati, Suryamedia.id – Ketua 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Hardi menyatakan siap mengawal tercapainya kenaikan tunjangan tahunan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi Rp4 juta.
“Tetap kita kawal agar nanti permintaan yang Rp4 juta bisa tercapai. Saya siap emban dan kawal kenaikannya,” ujar Hardi saat beraudiensi dengan Lembaga komunikasi dan koordinasi BPD (LKK BPD) di kantor dewan kemarin.
Menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra itu, sudah sewajarnya tunjangan para anggota BPD dinaikan mengingat biaya operasional mereka setiap tahun semakin meningkat.
“Karena nanti untuk kenaikan operasional BPD atau gaji,” kata Hardi.
Hardi menjanjikan akan membawa aspirasi dari para BPD ke Badan anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam pembahasan RAPBD tahun 2023.
“Karena kenaikan itu dibahas di anggaran tidak bisa lepas dari teman anggaran,” kata Hardi.
Dalam audiensi yang melibatkan LKK BPD, KOMISI A DPRD, dan Dispermades itu menghasilkan sementara memutuskan kenaikan tunjangan tahunan BPD tahun 2023 sebesar Rp750.000, dari Rp1.750.000 menjadi Rp2.500.000.
Salah seorang Anggota BPD, Budiantoro menjelaskan tunjangan yang diterima BPD jika tahun depan hanya naik menjadi Rp2.500.000 masih belum layak. Tidak sebanding dengan pertanggungjawaban hukum yang dibebankan.
“Kalau Rp2.500.000 ini dibagi 12 per bulan cuma Rp208 ribu. Kalau kita urai ke bawah per hari cuma Rp7 ribu per hari. Sedangkan pertanggungjawaban BPD ikut tanda tangan uang di setiap desa rata-rata Rp2 miliar,” ujarnya. (adv)
Penulis: Moh Anwar|Editor: Agriantika Fallent
