Semarang, Suryamedia.id – Penambangan yang sudah dilakukan di berbagai tempat, salah satunya Jawa Tengah, mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan.
Menanggapi isu-isu kerusakan lingkungan akibat penambangan ini, gubernur Jateng Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat, tak asal berikan izin penambangan. Karena atas izin-izin yang diberikan tersebut, pemerintah daerah pun turut merasakan dampaknya.
Hal itu disampaikan Ganjar saat di depan sejumlah pejabat dari Kementerian ESDM, para Kepala Dinas ESDM se-Indonesia yang tergabung dalam APESDMPI dan pejabat terkait, dalam Rapat Koordinasi Dinas-dinas ESDM, di kantor Dinas ESDM Jateng, Jumat (3/12/2021).
“Sekarang perizinan penambangan diambil pusat dengan Online Single Submission (OSS). Itu memang bagus, usahanya cepet banget dan masyarakat pasti puas. Tapi akibatnya, kami di daerah yang pusing,” katanya.
Ganjar mencontohkan, di sekitar lereng Gunung Merapi tepatnya di Klaten, dulu hanya ada delapan penambang resmi yang memiliki izin. Dengan begitu, mereka bisa dikontrol dan diawasi. Namun setelah perizinan ditarik ke pusat, saat ini ada banyak izin penambangan bermunculan.
“Dari hanya delapan, sekarang sudah ada 100 lebih. Bayangkan 100 lebih, pasti di sana akan rusak,” tegasnya.
Ganjar pun meminta agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah duduk bersama. Dengan begitu, maka soal perizinan penambangan bisa dikelola dengan baik.
“Mana yang bisa ditambang, mana yang tidak merusak itu bisa dikendalikan. Ternyata cepat saja tidak cukup, pasti akan sangat eksploitatif dan merusak lingkungan,” ucap gubernur.
Untuk itu, dalam forum asosisasi dinas-dinas pengelola ESDM seluruh Indonesia, ia meminta adanya pembahasan serius terkait pengelolaan penambangan sumber daya mineral. Di tengah pertumbuhan jumlah penduduk dan eksplorasi, maka lingkungan bisa terancam.
“Hari ini saya senang, asosiasi dinas-dinas ESDM seluruh Indonesia berkumpul. Isunya menarik, tentang bagaimana mengelola sumber daya mineral di Indonesia untuk kemakmuran rakyat,” imbuh Ganjar.
Ia juga berpesan kepada Kepala Dinas ESDM Jawa Tengah untuk terus menjunjung tinggi integritas. Pasalnya, persoalan ESDM ini banyak terjadi praktik korupsi, karena sumber uang besar ada di sana.
“Maka teman-teman asosiasi bertemu untuk me-review tentang berbagai persoalan yang ada. Saya titip, ayo kita jaga integritas di dunia ke-ESDM-an ini,” pungkasnya.
Acara tersebut digelar secara hybrid. Sejumlah Kepala Dinas ESDM di Indonesia ikut hadir secara langsung di Semarang, di antaranya dari Papua, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Jawa Barat, DIY, Bangka Belitung, dan lainnya. (*)
