Daerah Bakal Dapat Tambahan Anggaran, Rp100 M untuk Provinsi dan Rp20 M untuk Kabupaten

Mitrapost.com – Daerah bakal mendapat tambahan kucuran anggaran dalam waktu dekat, yakni sebesar Rp100 miliar untuk ibu kota provinsi dan Rp20 miliar untuk setiap kabupaten. Tambahan dana tersebut diarahkan untuk pembangunan daerah.

“Dalam waktu dekat saya akan kucurkan setiap provinsi Rp100 miliar tambahan untuk ibu kota provinsi, untuk tiap kabupaten minimal Rp20 miliar,” kata Presiden Prabowo Subianto, Sabtu (14/11/2026), dikutip CNN Indonesia.

Lebih lanjut, ia memastikan anggaran tersebut sudah disiapkan dan akan segera dialokasikan dalam waktu dekat. Meski demikian, pihaknya belum menyampaikan kapan persisnya tambahan anggaran itu mulai dikucurkan.

“Ini anggaran sudah siap, ini akan dikucurkan dalam waktu dekat,” lanjutnya.

Penambahan anggaran ke daerah ditujukan guna menekan kebocoran belanja barang dan jasa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ia menjelaskan, belanja barang dan jasa dari APBN saat ini mencapai Rp1.200 triliun. Namun, sekitar 30 persen dari anggaran tersebut berpotensi hilang akibat penggelembungan harga dan korupsi. Pola belanja pemerintah daerah dan kementerian juga dinilai belum efisien.

Baca Juga :   Prabowo Bicara Survei Indonesia Negara Bahagia: Mengharukan Sekaligus Menyedihkan

“Belanja barang dan jasa dari APBN kita adalah sekitar Rp1.200 triliun. Dari Rp1.200 triliun diperkirakan 30 persen hangus, hangus karena mark up, penggelembungan alias korupsi,” ujar Prabowo.

“Belanja barang, belanja jasa di Indonesia sekarang tidak pakai logika. Masing-masing provinsi, masing-masing kabupaten belanja sendiri-sendiri barang yang sama dengan harga yang berbeda-beda. Tiap rumah sakit beli obat sendiri-sendiri. Jadi ada obat yang sama, tapi harganya 20, 30 kali harga berbeda,” lanjut dia.

Presiden Prabowo mengatakan, ada rencana sistem pengadaan barang dan jasa bisa dilakukan secara lebih terpusat. Menurutnya, langkah tersebut bisa menghemat anggaran hingga 40 persen.

“Ini ingin kita rasionalkan jadi satu belanja. Tidak ada 500 kabupaten belanja sendiri-sendiri, tidak ada sekian puluh kementerian belanja sendiri-sendiri. Semua uang rakyat harus dibelanjakan dengan harga yang sama, dengan spesifikasi yang sama, dengan kualitas yang sama,” ujarnya.

“Ternyata kita bisa menghemat 40 persen kira-kira,” imbuhnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *