DPR RI Bahas Wacana Penghematan, Batasi Perjalanan Dinas dan Penggunaan Listrik

Suryamedia.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sedang membahas wacana penghematan penggunaan sumber daya di lingkungan parlemen. Hal ini dilakukan dalam rangka efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, Indra Iskandar mengatakan, penghematan anggaran dilakukan mulai dari pos anggaran perjalanan dinas hingga penggunaan listrik. Perjalanan dinas hanya akan dilakukan untuk alasan yang mendesak.

“Minggu lalu sudah membahas dari banyak aspek gitu ya berkaitan dengan penghematan dan juga pola kerja ke depan kemungkinan ke depannya gitu ya,” ujar Indra, Kamis (26/3/2026), dikutip CNN Indonesia.

Selain itu, upaya penghematan sumber daya lainnya juga dilakukan dengan pemadaman listrik di lingkungan kompleks parlemen mulai pukul 20.00 WIB. Pihaknya juga mengkaji pembatasan penggunaan kendaraan internal untuk mengurangi konsumsi BBM.

“Nanti setiap hari itu jika tidak ada acara persidangan maksimum jam 8 akan seluruhnya kita akan matikan lampu, malam hari ya,” jelas dia lagi.

“Ke depan ini sedang masih dilakukan exercise belum bisa saya sampaikan, sedang kita inikan untuk pengurangan-pengurangan BBM-BBM pada kegiatan-kegiatan,” katanya.

Baca Juga :   DPR RI Bakal Revisi UU Hak Cipta Buntut Polemik Royalti Berkepanjangan

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan wacana pengurangan gaji bagi menteri-wakil menteri kabinet dan anggota parlemen. Upaya ini sebenarnya telah dilakukan di Pakistan dalam menghadapi ketidakpastian global.

“Mereka (Pemerintah Pakistan) bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR,” ujarnya pada Jumat (13/3/2026).

Sementara itu, Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah mulai mengkaji lebih dalam wacana tentang pemotongan gaji tersebut. Meski demikian, seluruh instansi pemerintahan sudah diimbau untuk melakukan penghematan energi.

“Nanti dimulai dari unsur pemerintah, kementerian, lembaga, kan banyak yang bisa dilakukan untuk mengurangi konsumsi BBM, misalnya bagaimana kita migrasi ke transportasi publik, bagaimana mengurangi atau membatasi pemakaian kendaraan dinas, plat merah itu. Jadi begitu-begitu, sedang kita finalkan,” kata dia, Selasa (17/3/2026). (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *