Suryamedia.id – Presiden Joko Widodo diketahui mengeluarkan surat pelarangan buka bersama selama Ramadan bagi pejabat dan pegawai pemerintah.
Hal ini tertuang dalam surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 perihal arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama. Surat tersebut diteken Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada 21 Maret 2023.
Dilansir dari Detik News, Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat dikonfirmasi kebenaran berita tersebut. Ia pun membenarkan informasi itu.
“Iya betul,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dikutip dari Detik News, pada Jumat (24/3/2023).
Terdapat beberapa poin dalam surat arahan Presiden Jokowi, diantaranya;
1. Penanganan COVID-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadan 1444 Hijriah agar ditiadakan.
3. Menteri Dalam Negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut di atas kepada para gubernur, bupati, dan wali kota.
“Demikian disampaikan agar Saudara mematuhi arahan Presiden dimaksud dan meneruskan kepada seluruh pegawai di instansi masing-masing,” tulis dalam surat itu.
Adapun surat tersebut ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan kepala badan/lembaga.
Sementara itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa larangan buka bersama ini harus dipahami dengan benar. Jika tidak akan berdampak pada suasana kekeluargaan.
Ia mengatakan buka bersama dapat mempererat hubungan persaudaraan dan menjadi komunikasi antara pejabat kepada masyarakat.
“Larangan buka bersama itu, jika tidak dipahami dengan benar, bisa berdampak pada berkurangnya suasana kekeluargaan dan ukhuwah di bulan Ramadan,” ujar Abdul Mu’ti di akun Instagram resminya.
“Yang perlu ditekankan adalah bagaimana agar buka bersama tidak berlebih-lebihan sampai makanan terbuang. Dengan buka bersama justru bisa mencairkan hubungan serta bisa menjadi sarana komunikasi antara para pejabat negara dan masyarakat,” tuturnya.
Ia lantas mengatakan selama buka bersama tidak menggunakan anggaran negara, maka masih bisa dilaksanakan.
“Sepanjang tidak menggunakan anggaran negara dan tetap dilaksanakan secara sederhana,” tambahnya. (*)
