Pati, Suryamedia.id – Program Perhutanan Sosial (PS) dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Diketahui bahwa program tersebut dicetuskan oleh pemerintah Indonesia.
Namun, implementasi dari Perhutanan Sosial (PS) ini berlum terselenggara dengan baik.
Hal ini pun mendapatkan sorotan dari Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Warsiti.
Ia mengatakan pengelolaan hutan sosial ini dilakukan di Kawasan hutan negara oleh masyarakat setempat.
“Sebetulnya saya itu menginginkan hutan sosial yang diprogramkan oleh pemerintah itu ada pengawalan mas, saya meyakini kalau itu program pemerintah harus ada pengawalan dari awal hingga akhir, ini kan tidak, ” ujar Warsiti.
“Kalau menurut maksudnya saya tadi kan supaya program pemerintah ini dikawal, imbuh dia.
Bahkan, wakil rakyat Pati itu mengatakan masyarakat yang ingin menggarap hutan sulit untuk mendapatkan perizinan sebab harus datang ke Jakarta.
“Untuk mendapatkan SK pengelolaan hutan sosial ini kan warga harus datang kesana langsung ke Jakarta ini tidak mudah, ” imbuh wanita yang duduk di Komisi A DPRD Pati itu.
