Pati, Suryamedia.id – Banyaknya kasus terkait oknum Kepala Desa (Kades) yang melakukan praktik korupsi menyita perhatian M. Nur Sukarno selaku Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati.
Sukarno menguraikan, besarnya potensial oknum Kades melakukan tindakan korupsi, lantaran dipicu oleh biaya operasional dan biaya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang terlampau mahal.
Sehingga, menurut asumsinya jika oknum Kades tersebut tidak melakukan tindakan praktik korupsi, maka biaya Pilkades tidak akan tertutupi atau kembali.
“Penyebab terjadinya penyimpangan tersebut salah satunya adalah tidak adanya biaya operasional dari DD (tahun 2023 sudah diberi porsi 3%/BOP) dan cost Pilkades (biaya Pilkades) yang mahal, ” ucap Sukarno.
Selain itu, dirinya kembali menuturkan. Tim sukses pemenangan dalam agenda Pilkades juga menelan biaya yang tidak sedikit, yang tanpa banyak disadari oleh para calon kepala desa.
Kemudian ada lagi untuk operasional jika ada warga yang meninggal, hajatan dan kegiatan sosial. Itu menurutnya memerlukan biaya yang tidak sedikit juga.
“Karena untuk biaya tim sukses membutuhkan dana sampai miliaran. Sering tidak disadari seorang kepala desa untuk biaya sosial (nyumbang warga) punya kerja, sakit atau teman pemdes sedaerah punya kerja dan lain-lain perlu alokasi dana yang besar, ” tegas dia.
Sukarno berharap, ke depannya bagi para calon kepala desa yang hendak mencalonkan diri sebaiknya memperhitungkan secara matang dan benar-benar terkondisi, supaya tidak melakukan tindakan yang melawan hukum. (Adv)
