Pati, Suryamedia.id – Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, M. Nur Sukarno memberikan tanggapannya perihal nelayan yang masih saja abai mengenai masalah perizinan.
Sukarno menilai, beberapa nelayan yang mengabaikan perizinan ini adalah mereka yang tak sabar ingin segera menangkap ikan.
“Nelayan ini inginnya cepat segera bisa menangkap ikan. Sehingga mereka mengabaikan masalah perizinan ini,” ujar Sukarno kepada tim Suryamedia.id.
Padahal menurut Sukarno, untuk mengurus dan mendapatkan izin menangkap ikan, prosedur yang dilalui mudah dan tidak memberatkan jika semua persyaratan yang diminta sudah dipenuhi.
Meski begitu, Sukarno menyayangkan nelayan yang masih saja nekat melaut dengan surat izin palsu lantaran persyaratan yang mungkin tak bisa dipenuhi.
“Persyaratan tidak terpenuhi, ingin segera berangkat melaut sehingga mereka menempuh jalan pintas,” ujar politisi partai Golkar tersebut.
Di lain sisi, nelayan sendiri mengalami kondisi yang menyulitkan di tahun ini. Dari mulai kesulitan menutup biaya operasional kapal karena harga BBM yang naik hingga rencana penghapusan subsidi asuransi nelayan di tahun 2023 mendatang.
Namun pemerintah juga berupaya untuk membantu para nelayan keluar dari keterpurukan ini dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM.
Pemkab Pati sendiri telah mengalokasikan dana untuk subsidi, dan ada sebanyak 5.056 nelayan kecil tradisional yang menjadi sasaran penerima BLT BBM.
“Nelayan aktif di Kabupaten Pati ada 3.703 orang, janda ada 762 orang dan nelayan jompo ada 591 orang. Jadi, jumlahnya 5.056 orang,” jelas Taryadi selaku Kasi Seksi (Kasi) Sarpas Pengembangan Usaha dan Pemberdayaan Nelayan DKP Pati.
Selain itu, para nelayan kecil juga masih bisa memperoleh BBM subsidi dengan syarat yaitu kapasitas kapalnya berada di bawah 10 GT dan memiliki kartu nelayan. (adv)
Editor: Agriantika Fallent
