Suryamedia.id – Aset korban penipuan bakal dijamin pengembaliannya lewat Undang-undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana lainnya yang baru disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI baru-baru ini.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi III Habiburokhman. Menurutnya, sebelum UU ini disahkan, aparat penegak hukum hanya terfokus pada hukuman pelaku pidana, sementara aset hasil kejahatan tidak dikembalikan.
“Kita berhasil menangkap pelakunya pasang badan, dia rela masuk penjara tapi dia sembunyikan uang triliunan rupiah, ya, dan uangnya tidak kembali ke masyarakat, tidak kembali ke korban,” kata Habib, Kamis (19/11/2026), dikutip CNN Indonesia.
Ia menyebutkan beberapa kasus yang akan dijamin pengembalian aset, seperti penipuan investasi, perdagangan saham bodong, hingga penipuan travel umrah dan haji. Dengan demikian, korban yang merasa dirugikan atas kasus pidana bisa memperjuangkan asetnya lewat sistem peradilan.
“Dengan undang-undang ini kita atur agar kerugian masyarakat bisa segera dikembalikan ke masyarakat melalui sistem peradilan,” lanjutnya.
Sebagai informasi, UU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya resmi disahkan pada Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Sidang II 2026 – 2027, Kamis (19/11/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani.
Selain Tindak Pidana Korupsi, enam tindak pidana lainnya yang disepakati DPR meliputi tindak pidana narkotika dan psikotropika; terorisme dan pendanaan terorisme; penyelundupan manusia; penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya; perdagangan orang; serta penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Sementara, kategori penipuan dan/atau penggelapan, penjelasan pasal mencakup sejumlah kejahatan, seperti perjudian daring, penipuan investasi, hingga penipuan kripto. (*)








