Masih Ada Persoalan Terkait Pangan Nasional, DPRD Jateng: Ini Jadi PR Bersama

Pati, Suryamedia.id – Provinsi Jawa Tengah disebut sebagai salah satu lumbung pangan nasional karena potensinya yang besar, khususnya di sektor pertanian. Meski demikian, masih ada beberapa kendala yang harus segera ditangani oleh para stakeholder terkait.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, Endro Dwi Cahyono. Ia menyebutkan isu ketahanan pangan menjadi prioritas sejak masa kepemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto. Maka dari itu, setiap permasalahan di lapangan harus menjadi perhatian.

“Sejak pemerintahan Pak Prabowo, isu ketahanan pangan dan swasembada pangan selalu menjadi prioritas, bahkan saat ini disampaikan bahwa Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan,” kata dia dalam FGD bertema ‘Politik Beras dan Beras Politik’ di Hotel New Merdeka Pati, Sabtu (29/11/2025).

“Namun di lapangan, kita tahu masih banyak persoalan yang harus diselesaikan,” imbuh dia.

Ia melanjutkan, beberapa persoalan yang kerap ditemui di lapangan saat ini di antaranya meliputi rantai distribusi yang belum tertata, fluktuasi harga, hingga sulitnya regenerasi petani.

Baca Juga :   1 Mei 2022, Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan 1 Syawal

“Hari ini kita berdiskusi mengenai berbagai kendala, mulai dari rantai distribusi yang belum tertata, harga yang fluktuatif, hingga persoalan regenerasi petani yang semakin sulit karena profesi petani tidak lagi dianggap menjanjikan bagi anak muda. Ini menjadi PR kita bersama,” ujarnya.

Endro juga mengajak seluruh stakeholder terkait untuk bersama-sama memecahkan segala permasalahan yang bisa menghambat tercapainya ketahanan pangan nasional. Menurutnya, konsep ini perlu dibangun lewat koordinasi yang harmonis di tingkat pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.

“Konsep ketahanan pangan harus dibangun melalui koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Pati,” tuturnya.

Sementara itu, Narasumber dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Dyah Lukisari menyebutkan bahwa rantai pasok dan distribusi yang tidak efisien memperparah inflasi. Menurutnya, perbaikan ekosistem komoditas beras penting dilakukan.

Meski demikian, hingga saat ini Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk memperbaiki lumbung pangan tingkat provinsi. Bahkan ketersediaan beras untuk kebutuhan masyarakat Jawa Tengah surplus 1,8 juta di bulan November ini.

Baca Juga :   Nelayan di Pati Keluhkan Rendahnya Harga Jual Ikan Laut, Ini Respon Dewan

“Tapi komitmen pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pak Gubernur, untuk perberasan sangat-sangat kuat,” pungkasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *