Suryamedia.id – Badan Gizi Nasional (BGN) bersama sejumlah lembaga pemerintahan lainnya, bersama Presiden RI Prabowo Subianto mulai melakukan evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ini menjadi respon kejadian luar biasa (KLB) keracunan di sejumlah daerah setelah mengonsumsi menu MBG. Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menyebutkan, sebanyak 46 persen kasus keracunan pangan di Indonesia diduga disebabkan oleh program MBG.
Sementara, penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) tentang tata kelola MBG telah rampung dan segera dibagikan ke daerah. Berikut ini beberapa poin evaluasi mengenai program MBG, dilansir dari CNN Indonesia.
Sertifikasi SPPG
BGN juga mewajibkan SPPG beroperasi memiliki sejumlah sertifikat untuk menjamin keamanan mutu makanan yang diproduksi. Di antaranya, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sertifikat halal, serta Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP).
Penggunaan air galon
Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang turut mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggunakan air mineral atau air galon untuk memasak menu MBG. Hal ini dilakukan mengingat kualitas air buruk jadi salah satu faktor makanan diolah tidak sesuai standar.
“Kami wajibkan sekarang harus memakai air galon pak, sementara sebelum mereka mempunyai air yang dipastikan mempunyai kualitas yang baik,” kata Nanik, Kamis (23/10/2025).
Masak menu MBG di pagi hari
Menurut Perpres Tata Kelola MBG yang akan diundangkan, ada aturan terkait larangan SPPG memasak sebelum pukul 12 malam. Petugas diimbau memasak menu jam 2 pagi untuk mencegah basi saat didistribusikan.
“Perpres itu sebagian sudah direalisasikan melalui juknis. Misalnya, enggak boleh lagi masak di bawah jam 12. Masaknya harus jam 2 pagi,” ujar Nanik di kantor Kemenko Bidang Pangan, Selasa (21/10/2025).
Penyediaan sendok
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyediakan sendok bagi siswa penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis. Hal ini dilakukan untuk mencegah kasus keracunan.
“Mungkin kita harus sekarang, Kepala BGN, sudahlah, dibagi aja sendok yang sederhana, tidak apa-apa. Saya kira sendok itu tidak terlalu mahal,” ujar Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Perbaikan fasilitas SPPG
Selain itu, SPPG diminta memiliki fasilitas pengelolaan air dengan filter dan teknologi sinar ultraviolet (UV) untuk menjamin kebersihan.
Sebelumnya, Kepala Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan BRIN Satriyo Krido Wahono menyoroti aspek penyimpanan bahan makanan di dapur MBG. Di sana, freezer menyimpan terlalu banyak bahan pangan.
“Kalau ditumpuk terlalu banyak, bagian luar memang dingin, tapi bagian dalam bisa tetap panas dan bakteri tumbuh. Itu berbahaya,” kata Satriyo.
Pengurangan kapasitas produksi
Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan telah menurunkan kapasitas produksi dapur MBG menjadi hanya 2.000-2.500 porsi per SPPG. Sementara itu, sebelumnya kapasitas produksi bisa mencapai 3.000-4.000 porsi.
“Setiap dapur tidak bisa memproduksi terlalu banyak karena risikonya tinggi terhadap kualitas makanan,” kata Dadan.
Usulan School Kitchen
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti turut mengusulkan konsep school kitchen untuk menggantikan sistem dapur terpusat (SPPG). Menurutnya, cara ini dinilai lebih efektif karena dapur akan fokus melayani satu sekolah saja.
“Beda kitchen school dan SPPG itu pada skala. Kalau SPPG menyiapkan makan untuk banyak sekolah, kitchen school hanya untuk satu sekolah,” kata Mu’ti, Rabu (22/10/2025). (*)
