Suryamedia.id – Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol mengejutkan seluruh warga negara setelah tida-tiba mengumumkan ‘darurat militer‘ pada Selasa (3/12/2024) malam waktu setempat. Hal ini menjadi kali pertama setelah hampir 50 tahun terjadi peristiwa serupa pada tahun 1980.
Lantas, sebenarnya apa yang melatarbelakangi keputusan Presiden Korea Selatan tersebut? Untuk lebih lengkapnya bisa disimak berdasarkan penjelasan berikut ini!
Mengapa ada peringatan ‘darurat militer’?
Dilansir dari BBC, Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol dalam pidatonya pada Selasa (3/12/2024) malam menyampaikan bahwa ada upaya partai oposisi untuk melemahkan pemerintahannya. Hal ini mendorongnya untuk mengumumkan ‘darurat militer’ sebagai cara mencegah hal tersebut.
Sekitar pukul 23:00 waktu setempat, ia mengeluarkan dekrit yang melarang protes dan aktivitas oleh parlemen dan kelompok politik, dan menempatkan media di bawah kendali pemerintah. Dekritnya untuk sementara menempatkan militer sebagai penanggung jawab.
Saat itu juga, sejumlah tentara dan polisi dikerahkan ke gedung parlemen, serta helikopter mendarat ke atap gedung tersebut untuk memblokade anggota parlemen memasuki gedung.
Keputusan yang disampaikan disiaran itu menyebutkan ancaman ‘kekuatan anti-negara yang menimbulkan kekacauan’. Namun, kemudian diketahui bahwa kputusan tersebut tidak didorong dengan ancaman eksternal, namun polemik politiknya.
Ribuan warga berkumpul di depan gedung parlemen
Peristiwa tersebut mendorong ribuan warga negara untuk berkumpul di gedung parlemen sebagai bentuk protes, sementara anggota parlemen partai oposisi datang ke sana untuk melakukan pemungutan suara darurat guna mencabut tindakan tersebut.
Sementara itu, lewat siaran langsung pemimpin partai oposisi terbesar , yakni Lee Jae-myung dari Partai Demokrat meminta anggota parlemennya untuk berkumpul di gedung untuk menolak deklarasi . Ia juga meminta warga Korea Selatan untuk hadir sebagai bentuk protes.
“Tank, pengangkut personel lapis baja, dan tentara bersenjata dan bersenjata pisau akan menguasai negara ini. Warga negara saya sekalian, silakan datang ke Majelis Nasional,” katanya.
Ribuan orang kemudian bergegas berkumpul di luar gedung parlemen yang dijaga ketat oleh pihak militer. Mereka berteriak bahwa ‘Tidak ada darurat militer!’ dan ‘hancurkan kediktatoran’. Sementara, anggota parlemen berusaha melewati barikade untuk mencapai ruang pemungutan suara.
Sekitar pukul 01:00 pada hari Rabu (4/12/2024), 190 dari 300 anggota parlemen Korea Selatan yang hadir, menolak tindakan tersebut. Deklarasi darurat militer Presiden Yoon dinyatakan tidak sah. (*)
