Pati, Suryamedia.id – Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang digagas Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
Kurikulum Merdeka disebut memberikan keleluasaan bagi pendidik untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas, yang sesuai dengan lingkup dan kebutuhan peserta didik.
Namun dalam penerapan Kurikulum Merdeka, tentu tak serta merta berjalan mulus. Terdapat kendala yang ditemui seperti penerapan yang tak bisa dilakukan secara serentak, mengingat tak semua sekolah siap dengan kurikulum ini.
Selain itu, belum semua pengajar paham mengenai kurikulum ini, termasuk pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajarannya. Hal ini pun berdampak pada belum maksimalnya pembelajaran siswa.
Sementara itu, salah satu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, M. Nur Sukarno menilai bahwa Kurikulum Merdeka perlu direvisi.
“Semoga pemerintah bisa merevisi masalah Kurikulum Merdeka,” ujar anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati tersebut.
Dengan adanya revisi, ia berharap penyusunan kurikulum lebih selaras dengan kondisi masyarakat Indonesia. Ia juga menilai bahwa Indonesia masih belum bisa disepadankan dengan negara maju lainnya, sehingga Kurikulum Merdeka menurutnya agak kurang pas.
“Indonesia belum seperti negara-negara maju yang ada di luar sana,” paparnya kepada tim Suryamedia.id. (*)
Editor: Agriantika
